63 Emak-emak Diduga Pekerja Migran Ilegal Batal Berangkat ke Timur Tengah

Jumat, 16 Desember 2022 05:30 WIB

Gestur Afriansyah Noor setelah dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) itu dilantik Jokowi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Tangerang - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan 63 ibu-ibu yang hendak pergi ke Timur Tengah untuk bekerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afiansyah Noor menyebut mereka diduga pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Ada 63 ibu-ibu menggunakan visa turis, mereka akan bekerja dengan majikan yang sudah menunggu. Namun, keberangkatan mereka non-prosedural," ujar dia di Bandara Soekarno-Hatta kemarin malam.

Menurut dia, 63 wanita itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Negara tujuan tempat mereka bekerja antara lain Saudi Arabia, Timur Tengah, Qatar, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dan Riyadh.

Noor memaparkan bukan kali ini saja 63 orang tersebut bakal mencari nafkah di Timur Tengah. "Dari 63 orang, 60 sudah berkali-kali, bahkan ada yang lima kali. Sementara tiga orang mengaku baru sekali," jelas dia.

Rencana keberangkatan 63 orang diduga pekerja ilegal ini diendus Tim Pengawasan Kemnaker, imigrasi, dan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Petugas melakukan operasi gabungan pada Kamis petang, 15 Desember 2022.

Advertising
Advertising

Petugas lantas mendapati puluhan wanita itu yang kemudian diperiksa petugas Imigrasi Soekarno-Hatta. "Dari hasil wawancara, mereka mengakui ke Timur Tengah untuk bekerja," ucap Noor.

Alhasil, rencana keberangkatan mereka digagalkan. Petugas membawa 63 ibu-ibu ini ke asrama Kementerian Sosial di Jakarta dan akan dipulangkan ke kampung masing-masing.

Sponsor belum diketahui
Noor menambahkan, semua wanita itu mengaku tidak mengetahui siapa sponsor yang akan memberangkatkan mereka ke Timur Tengah. Karena itu, Noor menduga, sponsor mereka adalah jaringan sindikat yang terputus.

Kemnaker, tutur Noor, berjanji akan menindak sponsor yang memberangkatkan diduga pekerja migran ilegal ini. "Kami akan menindak, membuat laporan ke kepolisian, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan mencari siapa dalang ini semua," ucap dia.

Baca juga: 170 Pekerja Migran Ilegal Gagal Diberangkatkan ke Luar Negeri, Begini Modusnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

3 hari lalu

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

3 hari lalu

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

4 hari lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

4 hari lalu

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

Retno Marsudi menilai situasi Timur Tengah telah mendesak Indonesia untuk mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Putuskan Hanya 17 Bandara Internasional dan 17 Bandara Domestik di Indonesia, Apa Beda Keduanya?

5 hari lalu

Kemenhub Putuskan Hanya 17 Bandara Internasional dan 17 Bandara Domestik di Indonesia, Apa Beda Keduanya?

Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional dan 17 bandara domestik di Indonesia. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Hadapi Boikot karena Gaza, McDonald's Gagal Capai Target Laba Kuartal

6 hari lalu

Hadapi Boikot karena Gaza, McDonald's Gagal Capai Target Laba Kuartal

McDonald's Corporation gagal mencapai perkiraan laba kuartalannya untuk pertama kalinya dalam dua tahun karena boikot Gaza

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

7 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

8 hari lalu

Ini 17 Bandara Internasional dan 17 Bandar Udara yang Turun Status

Kementerian Perhubungan memutuskan hanya ada 17 bandar udara yang berstatus bandara internasional dari semula 34 buah.

Baca Selengkapnya

Ekonom BCA Ungkap Peluang Penguatan Rupiah di Bawah Rp 16.000 per Dolar AS

8 hari lalu

Ekonom BCA Ungkap Peluang Penguatan Rupiah di Bawah Rp 16.000 per Dolar AS

Ketegangan di Timur Tengah yang perlahan mereda menjadi salah satu faktor peluang menguatnya rupiah.

Baca Selengkapnya