TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani mengatakan pihaknya akan menyeleksi jaksa-jaksa yang menangani persidangan kasus sabu mantan Kapolda Sumatera barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra.

Dia menuturkan jaksa yang terpilih diupayakan belum pernah berhubungan kerja dengan jenderal polisi bintang dua tersebut.

"Jadi supaya tidak ada hubungan emosional, itu yang pertama kami upayakan, yang jelas sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni," kata Reda di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.

Saat ini pihaknya tengah menunggu pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan para tersangka dari dari Polda Metro Jaya. Mengingat tahap I atau kelengkapan berkasnya sudah lengkap pada Rabu, 21 Desember 2022.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya mengatakan proses tahap II dilakukan pada awal Januari 2023. Tahap ini tidak memiliki batasan waktu setelah tahap I.

Namun tahap II mempertimbangkan masa penahanan para tersangka. "Awal tahun, kemungkinan minggu pertama. Awal Januari sudah ada, karena mengingat masa penahanannya juga," ujar Patris saat ditemui pada kesempatan yang berbeda.

Saat ini ada 15 jaksa yang meneliti berkas perkara selama tahap I. Jumlah tersebut akan bertambah dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri untuk persidangan.

Namun untuk dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemungkinan bisa bertambah atau berkurang. "Bisa jadi jaksa yang meneliti ini kita kurangi. Karena pekerjaan lain kan banyak. Jadi tidak semuanya di situ," tutur Patris.

Rencananya persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dia menjelaskan karena locus delicti pengungkapan perkara peredaran sabu berawal di Jakarta Barat.

Sebagaimana diketahui, kasus ini melibatkan sejumlah anggota Polri di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utata. Turut terlibat juga beberapa orang dari masyarakat sipil.

Peredaran lima kilogram sabu di Jakarta diduga berasal dari Sumatera Barat. Barang terlarang itu berasal dari 41,4 kilogram sabu hasil sita Polres Bukittinggi. Sebagai Kapolda, Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan penyisihan sabu dari barang bukti tersebut.

Dari perbuatan para tersangka, mereka dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman yang menanti maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara.

Baca juga: Kasus Sabu Teddy Minahasa Segera Digelar di PN Jakbar, Kejati DKI Siapkan Deretan Jaksa Penuntut