Cuaca Ekstrem Sebabkan DKI Banjir, Apa Kajian Ahli Soal Jakarta Tenggelam?

Kamis, 5 Januari 2023 05:58 WIB

Kondisi banjir rob yang melanda Muara Angke, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan telah menyebabkan banjir di sejumlah di titik di Jakarta. Berita seperti ini kerap menghiasi media massa maupun media sosial di saat penghujan. Apalagi belakangan ini cuaca ekstrem melanda sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.

Situasi ini mengingatkan kembali akan bahaya Jakarta tenggelam pada 2050, ada juga yang bilang akan datang lebih cepat. Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkap prediksi bahwa DKI Jakarta bakal tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Hal itu disampaikannya dalam pidato tentang perubahan iklim di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, Selasa, 27 Juli 2021.

Dalam pidatonya, Biden mengingatkan tentang perubahan iklim dan pemanasan global yang bisa mengubah doktrin strategi nasional. Dia mengatakan dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut. Selain itu dia menyebut prediksi tenggelamnya ibu kota Indonesia, Jakarta.

“... Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air?" kata Biden dalam pidatonya sebagaimana dipublikasikan whitehouse.gov, Jumat.

Lantas, bagaimana kajian para ahli perihal ancaman Jakarta tenggelam? Majalah Tempo edisi 24 Juli menuliskan berbagai prediksi para ahli tentang nasib Jakarta. Pada 2018, peneliti dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, memprediksi 95 persen wilayah Jakarta Utara akan terendam air laut pada 2050.

Advertising
Advertising

Pemicunya adalah penurunan tanah sebesar 2,5 meter dalam 10 tahun (1-15 sentimeter per tahun). Pada 12 Mei lalu, firma konsultan risiko Verisk Maplecroft memasukkan Jakarta ke daftar 100 kota yang menghadapi risiko besar lingkungan, dari banjir hingga kerentanan terhadap krisis iklim.

Studi terbaru adalah yang dilakukan Greenpeace East Asia, yang dirilis pada 24 Juni lalu, tentang ancaman yang dihadapi tujuh ibu kota negara di Asia Timur, termasuk Jakarta, pada 2030. Kajian itu menyitir sejumlah studi serupa yang menyatakan bahwa ibu kota Indonesia yang memiliki ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut dan dialiri 13 sungai tersebut rawan banjir karena masalah drainase. Setiap tahun Jakarta juga diterjang banjir akibat hujan lebat, debit sungai yang tinggi, dan rob. Pengambilan air tanah yang berlebihan berkontribusi terhadap penurunan muka tanah.

Baca: Ancaman Banjir Rob dan Dinamika Proyek Giant Sea Wall di Jakarta

17 persen daratan Jakarta berada di bawah permukaan laut

Menurut Greenpeace, berdasarkan analisis data spasial dan skenario terburuk, hampir 17 persen dari total luas daratan Jakarta yang berada di bawah permukaan air laut akan terendam bila terjadi banjir 10 tahunan pada 2030. Jakarta bagian utara adalah daerah yang akan paling terkena dampak, termasuk Monumen Nasional dan Balai Kota Jakarta, yang berada di Jakarta Pusat. Kenaikan air laut yang ekstrem itu berdampak pada 1,8 juta orang dan dapat membahayakan sebesar US$ 68,2 miliar dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta.

Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan temuan terbaru ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan semata soal lingkungan. Implikasinya juga langsung ke manusia dan ekonomi. "Yang lebih mengerikan dari proyeksi ini, ada 1,8 juta saudara kita yang mungkin akan mengungsi karena rumah mereka terendam oleh kenaikan permukaan air laut," kata Tata, Selasa, 13 Juli lalu.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan hampir seluruh pesisir Jakarta akan terkena dampak kenaikan air laut. Dia menyebutkan, tenggelamnya Masjid Wall Adhuna di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, yang kini berada di luar tanggul pantai Jakarta, adalah salah satu contoh nyata. Tubagus menyatakan banyak faktor yang menenggelamkan Jakarta. "Meningginya permukaan air laut, turunnya permukaan tanah, tutupan lahan di pesisir yang dibebani kawasan industri, itu mempengaruhi," ucapnya, Jumat, 16 Juli lalu.

Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laely Nurhidayah, menilai kenaikan muka air laut adalah masalah yang dihadapi Jakarta. Dia menyitir studi Intergovernmental Panel on Climate Change 2019 bahwa kenaikan permukaan laut akhir dekade berkisar 0,29-1 meter itu masih kategori moderat.

"Jakarta sama seperti Semarang, punya masalah penurunan permukaan tanah. Hal ini memperberat dampak dari kenaikan permukaan laut," katanya, Rabu, 21 Juli lalu.
Menurut Laely, banyak industri di Jakarta yang mengambil air tanah dan penegakan hukumnya kurang. Pada saat yang sama, penyediaan air dari permukaan sangat tidak memadai untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Solusi yang dilakukan melalui pembangunan tanggul pantai raksasa (giant sea wall) juga banyak dikritik. "Banyak akademikus mengatakan itu hanya menangani naiknya permukaan air laut, tidak menyelesaikan soal penurunan tanah," tuturnya.

Baca juga: Alarm Dini dari Pesisir Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

3 jam lalu

India Sangkal Pernyataan Xenophobia Joe Biden, Ini Sebabnya

Joe Biden mengatakan xenophobia di Cina, Jepang dan India menghambat pertumbuhan di masing-masing negara, sementara migrasi berefek baik bagi ekonomi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

19 jam lalu

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

Terpopuler: Perjalanan bisnis sepatu Bata yang sempat berjaya hingga akhirnya tutup, kawasan IKN kebanjiran.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

1 hari lalu

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

Energi kotor biasanya dihasilkan dari pengeboran, penambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil seeperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

2 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

3 hari lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

4 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

4 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

6 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

6 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

7 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya