TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendukung program Jakarta Wifi atau JakWifi yang digagas mantan Gubernur Anies Baswedan. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut program tersebut masih diperlukan masyarakat miskin.

"Saya pikir, saya harus objektif walaupun itu programnya Pak Anies, ketika itu bermanfaat banyak untuk masyarakat. Ya saya harus dukung juga, gitu loh, saya enggak boleh membabi buta juga kan tetap menolak JakWiFi," kata dia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu, 7 Januari 2023.

Gembong menyebut JakWifi akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama jika memiliki anak-anak yang duduk di bangku sekolah. Akses internet, lanjut dia, tak hanya dibutuhkan masyarakat menengah ke atas, tapi juga masyarakat miskin.

“Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu, maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal," ujar dia.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu menyebutkan, dalam satu keluarga MBR biasanya terdapat 2-3 anak yang masih sekolah. Meski pemerintah DKI menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), tapi bantuan tersebut tidak termasuk akses digital bagi anak-anak.

Baca juga: DKI Pastikan Internet Gratis Jakwifi yang Dibangun Era Anies Baswedan Tidak Dicabut

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto mengatakan pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 174 miliar untuk JakWiFi. Namun, jumlah yang disetujui dalam APBD DKI 2023 hanya Rp 56 miliar.

Oleh karena itu, jumlah titik JakWiFi ikut dikurangi, dari yang sebelumnya 3.500 menjadi hanya 1.263 titik. “Titik JakWiFi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya, karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” kata Raides dalam keterangannya, Rabu, 4 Januari 2023.

Gembong membenarkan anggaran program internet gratis itu dipangkas. Sebab, hasil kajian dan evaluasi Diskominfotik DKI menunjukkan, pemanfaatan JakWifi di sejumlah titik tidak maksimal. Apalagi, pemerintah telah meniadakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Kalau itu (anggaran) mau dipotong ya boleh-boleh saja, tetapi kira-kira mungkin enggak dari 3.500 titik kemudian tinggal 1.200 titik," terang dia.

"Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal (silakan), ya duit APBD itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal tentu sayang juga," lanjut Gembong yang merestui anggaran JakWifi dikurangi.

Baca juga: Titik Internet Gratis Jakwifi Dikurangi, DKI: Penggunaan Awal untuk PJJ, Kini Berubah Jadi Hiburan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.