TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran untuk penggunaan Jakarta Wifi atau JakWifi saat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Karena itulah, anggaran JakWifi yang semula diusulkan Rp 174 miliar turun drastis menjadi hanya Rp 56 miliar.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Gembong Warsono membenarkan pemangkasan tersebut. Sebab, hasil kajian dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI menunjukkan, pemanfaatan JakWifi di sejumlah titik tidak maksimal.

Apalagi, pemerintah telah meniadakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). "Kalau jalan pikiran dinas ada beberapa titik pemanfaatannya tidak maksimal (silakan), ya duit APBD itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal tentu sayang juga," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Januari 2023.

Pemberitaan soal JakWifi ramai diperbincangkan pasca eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Tatak Ujiyati menuding Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono tak melanjutkan program JakWifi.

Menurut Tatak, pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Heru telah mematikan jaringan internet gratis yang digagas mantan Gubernur Anies Baswedan itu di sebagian wilayah Jakarta.

"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," tulis Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati, Senin, 2 Januari 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfotik DKI Raides Aryanto membantah tudingan tersebut. Dia memastikan program JakWifi tidak disetop. Hanya saja, pemerintah DKI memang harus mengurangi titik JakWifi lantaran menyesuaikan dengan alokasi APBD DKI 2023.

“Bukan dihilangkan, titik JakWifi itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan,” kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Raides menuturkan titik pemasangan Jakwifi tahun ini mau tak mau dikurangi akibat anggaran yang dipangkas. DPRD DKI menyetujui anggaran Rp 56 miliar yang hanya cukup untuk mengoperasikan Jakwifi di 1.263 titik.

Sementara itu, Dinas Kominfotik DKI sebelumnya mengusulkan anggaran Rp 174 miliar untuk Jakwifi di 3.500 titik. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023.

Baca juga: PDIP Dukung JakWifi Anies Baswedan, tapi Restui Anggarannya Dipangkas Jadi Rp 56 Miliar

Selanjutnya tentang anggaran JakWifi 2022

<!--more-->

Anggaran JakWifi 2022
Dari penelusuran Tempo, usulan anggaran untuk operasional JakWifi tahun ini sama seperti 2022. Dalam situs apbd.jakarta.go.id tertera bahwa anggaran JakWifi pada APBD DKI 2022 mencapai Rp 174,26 miliar.

Alokasi ini masuk dalam program pengelolaan aplikasi informatika milik Diskominfotik DKI. Biaya Rp 174,26 miliar untuk mendanai sewa bandwidth Wifi senilai Rp 4.149.200 per titik setiap bulannya.

Artinya, biaya sewa bandwidth selama setahun menyentuh Rp 49.790.400 per titik. Pada 2022, JakWifi tersebar di 3.500 titik. Dengan begitu, tarif sewa bandwidth JakWifi sepanjang tahun kemarin senilai Rp 174.266.400.000.

Program ini awalnya dibuat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. Hasil survei dan evaluasi Diskominfotik DKI menunjukkan, pemanfaatan JakWifi untuk PJJ mencapai 56 persen pada Desember 2021. Sementara penggunaan oleh anak yang belajar dari rumah pada Maret 2022 mencapai 60,9 persen.

Jumlah tersebut merosot di masa peralihan pandemi Covid-19. Raides mengutarakan, pemanfaatan internet gratis untuk PJJ hanya menyentuh 27,5 persen pada November 2022. "Selebihnya digunakan untuk hiburan 50,7 persen," ujar dia.

Baca juga: Titik Internet Gratis Jakwifi Dikurangi, DKI: Penggunaan Awal untuk PJJ, Kini Berubah Jadi Hiburan