Satpol PP DKI Beri Dana Hibah Rp 11 Miliar ke Kodam buat Beli Land Cruiser, Prado, Fortuner dan Innova

Reporter

Amy Heppy

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 17 Januari 2023 17:58 WIB

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas. Adapun rincian 10 kendaraan dinas untuk pejabat Kodam Jaya tersebut adalah enam Innova, dua Fortuner, satu Prado, dan satu Land Cruiser.

Pengadaan hibah ini lantas dikritik oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul. Menurutnya, hibah ini tidak termasuk dalam kebutuhan Satpol PP. “Hibah bukan kebutuhan primer maupun sekunder teman-teman Pol PP. Ini bicara mutual benefit, kita mampu memberi atau tidak,” kata Thopaz saat rapat koordinasi dengan Satpol PP di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Untuk itu, ia berharap pihak Satpol PP melibatkan DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan dana hibah. “Jadi, penentuan RKPD hibah, saya rasa wajib melibatkan kita, komisi A,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membutuhkan banyak anggaran untuk hal-hal lainnya dibanding untuk memberikan fasilitas mobil mewah sebagai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya. “Provinsi kita masih butuh yang banyak pak, kenapa kasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.

Dalam dokumen pemaparan yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi A tersebut, Satpol PP mengalokasikan hibah mencapai Rp23,19 miliar, dengan rincian Rp11 miliar untuk Kodam Jaya dan Rp12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1.

Advertising
Advertising

Dana hibah Rp12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 rencananya akan digunakan untuk pembelian peralatan perlengkapan anti-huru-hara, dengan rincian:

- Helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, dan full face gas masker sebanyak 400 buah.

- canister sebanyak 800 buah

-sarung tangan phh 800 pasang

- megaphone sebanyak 20 buah

- Kendaraan taktis Phh 4x4 double cabin sebanyak 5 buah

- kendaraan komandan 4x4 komandan sebanyak 1 buah

- Kendaraa Komandan 4x4 wakil komanda sebanyak 1 buah.

Baca: RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Usulan minta dana hibah dari TNI dan Polri mencapai Rp 463,21 miliar

Sebelumnya, usulan dana hibah untuk TNI dan Polri di jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta mencapai Rp 463,21 miliar. Menurut Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail, dari total delapan permohonan, hanya enam proposal yang masuk dalam APBD DKI 2023.

"Di Komisi B dari delapan proposal menyusut menjadi enam proposal dan kami serahkan keputusannya di Banggar besar mana yang disetujui," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022.

Ismail menuturkan total anggaran hibah di Dinas Perhubungan Jakarta sekitar Rp 300 miliar. Dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar pada 24 November 2022, dia mendetailkan enam alokasi hibah di Dishub DKI.

Berikut rinciannya:
1. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya senilai Rp 75,47 miliar untuk pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
2. Proposal hibah dari Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Rp 8,18 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas khusus Kodam Jaya
3. Proposal hibah dari Puspomal Rp 7,67 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana Mako Puspomal
4. Proposal hibah dari Kapolda Metro Jaya Rp 130,78 miliar untuk pengadaan peralatan mobile target profiling surveylance
5. Proposal hibah dari Kodam Jaya/Jayakarta Rp 161,09 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana Korem 052 Wijayakrama
6. Proposal hibah dari Panglima Koopsudnas Rp 79,99 miliar untuk kebutuhan almatsus advanced protection unindetified objects airspace

Ismail membeberkan alokasi dana hibah dalam APBD DKI 2023 diprioritaskan untuk tiga hal. Pertama, hibah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, hibah untuk Forkopimda DKI. Ketiga, hibah yang dari jenis kegiatannya untuk membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia menyebut belum mengetahui hibah apa saja yang dialokasikan dalam APBD DKI 2023. Sebab, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menyisir lagi jenis-jenis dana hibah yang masuk dan tidak dalam APBD 2023. "Kalau di Banggar kemarin, BPKD diberi kewenangan untuk melakukan sortir," ujar dia. "Hasil sortirannya juga kami belum tahu," lanjut politikus PKS ini.

Baca juga: Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Dana Hibah dari UEA Rp 230 Miliar untuk Solo Cair, Gibran Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

1 jam lalu

Dana Hibah dari UEA Rp 230 Miliar untuk Solo Cair, Gibran Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Gibran akan prioritaskan dana hibah untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum di Kota Bengawan.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

2 jam lalu

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

11 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

11 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

13 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

17 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Puspom TNI Sudah Limpahkan 20 Perkara Pelat Dinas Palsu ke Polda Metro Jaya

18 hari lalu

Puspom TNI Sudah Limpahkan 20 Perkara Pelat Dinas Palsu ke Polda Metro Jaya

Puspom TNI telah limpahkan 20 perkara ke Polda Metro Jaya soal kasus pelat dinas Mabes TNI palsu.

Baca Selengkapnya