TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut lagi dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Penyidik KPK sebenarnya telah memulai penyidikan perkara ini pada 2022.

Bahkan, mantan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik pernah dimintai keterangannya pada Kamis, 8 September 2022. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulo Gebang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018-2019.

"Dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai pembahasan anggaran di DPRD DKI, di antaranya untuk pengadaan tanah yang berlokasi di Pulo Gebang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 9 September 2022.

Lusa lalu, 17 Januari 2022, penyidik KPK menggeledah Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Menurut Ali, penggeledahan tersebut adalah bagian dari pengumpulan alat bukti.

Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa ruangan. Total ada enam ruangan yang diperiksa, salah satunya ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10. Kemudian ruangan kerja di lantai 8, 4, dan 2.

Penyidik juga menggeledah ruangan staf Komisi C DPRD DKI. Kepada Tempo, Ali menyampaikan, penggeledahan untuk keperluan proses penyidikan dapat dilakukan kapan pun.

"Sesuai kebutuhan dalam melengkapi alat bukti," ujar dia dalam pesan teksnya, Kamis, 19 Januari 2023.

Ali belum merespons apakah penggeledahan Gedung DPRD DKI dipicu lantaran adanya temuan alat bukti baru. Mantan jaksa KPK itu hanya menerangkan, proses penyidikan, terutama ditemukannya fakta anyar, memang dinamis.

"Terlebih setiap proses penyidikan pasti selalu dinamis fakta-fakta yang diperolehnya," jelas dia.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang merupakan pengembangan dari perkara korupsi tanah Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Direktur Utama Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan terbukti terlibat dalam korupsi pembelian tanah di Munjul.

Sarana Jaya membutuhkan lahan di Munjul dan Pulo Gebang untuk program pembangunan rumah DP nol rupiah. Nilai pembelian kedua lahan itu diduga digelembungkan dari nilai aslinya, sehingga pemerintah mengalami kerugian.

Selanjutnya tentang penjelasan M. Taufik

<!--more-->

Penjelasan M. Taufik
Usai diperiksa tahun lalu, Taufik menjelaskan soal penganggaran pengadaan tanah Pulo Gebang kepada tim penyidik KPK. "Saya jelaskan penganggaran. Itu kan usulan. Misalkan PMD, penyertaan modal daerah, itu diusulkan oleh BUMD kemudian masuk ke Bappeda," terang dia.

"Biasanya di Bappeda, ada tim, baru tim masuk pengajuan kepada kami, ke DPRD," lanjut eks politikus Partai Gerindra ini.

Kemarin awak Tempo telah berupaya mengontak Taufik untuk memperbarui informasi kasus ini. Akan tetapi, dia tak bisa dihubungi.

Dimulainya proses penyidikan mengindikasikan KPK telah menetapkan tersangka. Namun, hingga kini komisi antirasuah itu belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun uraian dugaan tindak pidana yang terjadi.

KPK akan menyampaikan setelah penyidikan dianggap cukup.

Baca juga: KPK Periksa M Taufik Soal Pengadaan Tanah Pulo Gebang, Telah Tetapkan Tersangka Tapi...

Ruang DPRD DKI yang digeledah
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan KPK menyambangi lantai 4 Gedung DPRD DKI. Di sana terdapat dua ruang fraksi, yakni PSI dan Partai Golkar.

Menurut Elva, ruangan Fraksi PSI bukanlah objek penggeledahan KPK. Penyidik hanya menyasar ruang Fraksi Partai Golkar.

"Kebetulan kami di lantai empat, satu lantai dengan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi kami sudah pastikan ke Setwan (Sekretariat Dewan) dan pamdal (pengamanan dalam) bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar", kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Januari 2023.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono menyebut ruang kerja rekan satu partainya yang bertugas di Komisi C Bidang Keuangan, Cinta Mega, turut digeledah. Ruangan Fraksi PDIP berada di lantai 8.

Cinta membenarkan pernyataan Gembong. Dia mengutarakan, penyidik mencari sejumlah data pembahasan Komisi C. “Iya, mencari data-data dokumen pembahasan lalu yang diambil datanya yang ada di Komisi C. Saya tidak mengeluarkan statement apa-apa, karena pembahasan terbuka,” ucap dia, Rabu, 18 Januari 2023.

Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI itu mengatakan, dirinya sebagai anggota dewan tidak tahu-menahu soal belanja dinas. Sebab, dewan hanya membahas seberapa perlunya dinas tersebut diberikan pagu anggaran. “Saya akan mendukung jika diperlukan data-data,” ujar dia.

Baca juga: KPK Geledah Ruang Staf Komisi C, DPRD DKI Belum Tau Apa Masalahnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.