TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menargetkan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem hingga di titik nol persen pada 2024.

"Kami pastikan target nol persen itu dapat tercapai pada tahun 2024," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 3 Februari 2023.

Merujuk pada data World Bank 2020, warga miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity) atau Rp 11.633/orang per hari atau Rp 348.990/orang per bulan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 0,89 persen per Maret 2022.

Heru telah menginstruksikan Pemprov DKI untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu. Dia meminta jajarannya untuk terlebih dulu terjun langsung ke setiap wilayah guna melakukan validasi dan pemutakhiran data.

Tujuannya agar dapat ditemukan akar masalah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. Setelah itu, barulah Pemprov DKI melakukan intervensi yang tepat sasaran.

“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat," ujar Kepala Sekretariat Presiden itu.

Baca juga: BPS Catat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Naik, Mencapai 95.668 Jiwa

Pemprov DKI akan melakukan verifikasi faktual di lapangan berbasis nama dan alamat (by name by address) dengan menggerakkan seluruh komponen lintas sektor Perangkat Daerah.

Mereka adalah aparat Kelurahan; Dinas Sosial DKI Jakarta; serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. Pemerintah daerah juga melibatkan PKK dan Dasa Wisma agar memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Bentuk intervensi kemiskinan ekstrem kedua adalah mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk sekolah swasta, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Program bantuan atau layanan sosial lainnya, yaitu Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Kemudian Jaminan Sosial Kesehatan serta pelbagai subsidi pangan, air bersih, tangki septik, rumah susun sewa atau rusunawa, dan transportasi.

Intervensi ketiga melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi pemula).

Intervensi keempat menjalankan program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan yang meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.

"Untuk mencapai target nol persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta," jelas Heru Budi.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.