Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemiskinan Ekstrem di DKI Naik Jadi 95.668 Orang, BKKBN: Mestinya Enggak Ada Lagi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Suasana kawasan padat penduduk di bantaran kali, Kapung Melati, Tanah Abang, Jakarta, Rabu 30 Maret 2022.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta merilis angka kemiskinan turun 0,05 persen menjadi 4,67 persen pada September 2021 dari 4,72 persen pada Maret 2021. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Suasana kawasan padat penduduk di bantaran kali, Kapung Melati, Tanah Abang, Jakarta, Rabu 30 Maret 2022.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta merilis angka kemiskinan turun 0,05 persen menjadi 4,67 persen pada September 2021 dari 4,72 persen pada Maret 2021. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Tavip Agus Rayanto mengatakan bantuan yang ada di DKI Jakarta banyak dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Menurutnya sudah ada berbagai cara untuk menekan permasalahan sosial tersebut.

"Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harus sudah enggak ada penduduk miskin ekstrem," ujar Tavip di Balai Kota, Senin, 30 Januari 2023.

Dia berujar, akar persoalan ini juga mesti dicari di lapangan. BKKBN telah memiliki data di Sistem Informasi Keluarga atau Siga dalam persoalan stunting.

Tavip menuturkan, nantinya data yang sudah dimiliki akan dipetakan lagi untuk membantu mencari persoalan inti di lapangan. Kemudian datanya akan digunakan oleh gubernur untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga.

"Inilah yang sedang dicari akar persoalannya. Makanya nanti di profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan," kata Tavip.

Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta Suryana menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada Maret 2022 meningkat. Kenaikan dari angka 0,6 persen menjadi 0,89 persen.

"Sebanyak 95.668 jiwa kemiskinan ekstrem Maret 2022," kata Suryana di Balai Kota dalam kesempatan yang sama.

Baca: Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemiskinan di DKI Jakarta semestinya tidak ada

Sama dengan Tavip, semestinya kemiskinan di DKI Jakarta tidak ada jika masyarakat telah menerima upaya pengentasannya. Namun fakta yang didapat BPS dalam survei nasional sejak bulan Maret dan September, masih ditemui kemiskinan ekstrem.

Targetnya, kemiskinan di DKI Jakarta akan 0 persen pada 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. BPS menyarankan perlu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dan integrasi program perlindungan sosial.

Kemudian butuh data sasaran per nama per alamat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Lalu juga mengoptimalkan berbagai data sumber kemiskinan yang ada untuk dimanfaatkan.

Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrem Jakarta Capai 95 Ribu, BPS DKI: Sudah di Kerak-keraknya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

9 jam lalu

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika. Foto: Canva
10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.


Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

10 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. ANTARA/Walda
Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.


Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

16 jam lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

1 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

1 hari lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?


Google Form, Apa Saja Fungsinya?

3 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Form, Apa Saja Fungsinya?

Google Form platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir, survei, kuis, dan polling


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

3 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.


Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

6 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.