Buwas Curiga Beras Bulog Dioplos, Food Station Minta Satgas Pangan Polri Selidiki

Reporter

Amy Heppy

Kamis, 9 Februari 2023 09:15 WIB

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO.CO/Ami Heppy

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menyebut, pihaknya telah memanggil Kepala Satgas Pangan Polri untuk menginspeksi gudang beras perusahaannya. Dia meminta aparat menyelidiki temuan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas ihwal dugaan mengoplos beras.

"Apakah terjadi pencampuran beras Bulog yang dijual kualitas premium, harga medium dengan beras yang lain kemudian dijual dengan harga premium, itulah yang sedang dilakukan pengecekan Satgas Pangan Bareskrim Polri," jelas dia dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Rabu, 8 Februari 2023.

Sebelumnya, Buwas melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke gudang beras Food Station di Jakarta Timur pada Jumat, 3 Februari 2023. Waktu itu, Buwas menduga adanya tindakan mencampurkan beras Bulog dengan beras merek lain.

Selain dugaan mencampurkan beras, Buwas juga mendapati kemasan Bulog yang sudah dilipat. Temuan itu, Pamrihadi melanjutkan, yang kemudian menjadi isu.

"Yang menjadi isu adalah pada waktu kunjungan Dirut Bulog," ujar dia.

Advertising
Advertising

Temuan Buwas di gudang Food Station
Saat sidak, Buwas menemukan tumpukan beras Bulog yang bersisian dengan beras merek lain di gudang Food Station. Di antara tumpukan itu, terdapat sejumlah karung beras kosong dengan berbagai merek.

Buwas menduga beras dari Bulog sengaja dipindahkan ke kemasan merek lain dengan label beras kualitas premium. Sehingga, beras Bulog yang seharusnya dijual di Pasar Induk Cipinang maksimal Rp 8.900 malah melonjak hingga Rp 12 ribu per kilogram.

"Ini kan karung beras komersil premium. Bisa jadi mereka mindahin dari karung Bulog ke karung yang mereknya beda. Ini salah satu buktinya ada banyak kemasan," ujar Buwas di Jakarta, 3 Februari 2023.

Pensiunan polisi berpangkat Komisaris Jenderal ini juga mengendus akal-akalan mafia beras lainnya, yaitu mencampur beras Bulog dengan beras lain, lalu membanderolnya dengan harga di atas eceran tertinggi (HET).

Tak hanya itu, Buwas curiga pedagang nakal mengemas ulang beras di gudang Food Station dengan ukuran lebih kecil, yaitu 5-10 kilogram.

Pilihan Editor: Buwas Minta Bos Food Station Antisipasi Akal-akalan Pedagang Beras, dari Campur Beras Bulog sampai...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

8 menit lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

12 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya