TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam proyek pembangunan ITF Sunter.

"Beliau menyampaikan pemerintah pusat membentuk satu badan lagi namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH itu mengelola dana-dana, baik dari berbagai macam perusahaan," kata Asep saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Presiden menyampaikan, pada tahun pertama ini, dana yang ada di BPDLH dipergunakan untuk masalah penanganan sampah dan mangrove. Sebab, sampah merupakan masalah seluruh kota/kabupaten/provinsi di Indonesia.

"Jadi beliau menyampaikan pada saat masih wali kota, kemudian menjabat sebagai gubernur, masalah sampah nggak selesai, termasuk beliau sampaikan di Sunter. Pembangunan ITF nggak jadi-jadi sejak zaman beliau gubernur sampai saat ini," kata dia.

Dana tersebut akan dipergunakan untuk seluruh Indonesia. "Semua pemerintah kota, provinsi silakan," ucap dia.

Kendati demikian, Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter adalah proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Pemda, bukan nasional," kata Kepala Dinas LH itu.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah melakukan lelang sejak 2011. Namun, hingga saat ini proses lelang tersebut tidak tuntas.

"Sebenarnya Dinas Kebersihan melakukan lelang pada 2011, seingat saya, kemudian sampailah di era Pak Jokowi, itu proses lelang tidak selesai. Pada 2016, proses lelang dihentikan, mulailah kita menugaskan PT Jakpro."

ITF Sunter Ditargetkan Mulai Dibangun November 2023

Sebelumnya, Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari atau JSL menargetkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023. Sebab, proyek yang masuk dalam rancangan pengembangan tenaga listrik nasional (RUPTL) ini harus tercapai sebelum 2026.

"Sesuai rencana kami di Mei, kami harus melaksanakan konstruksi sebelum akhir November karena ada target yang namanya RUPTL, rancangan pengembangan tenaga listrik nasional, yang harus kami capai sebelum 2026," kata Direktur Keuangan PT JSL Nagwa Lestari saat rapat kerja Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta.

Pengerjaan ITF Sunter ini dikebut lantaran pihaknya dipanggil Presiden Jokowi beberapa waktu lalu untuk membahas masalah ini. "Kamis 26 Januari kami dipanggil dewan energi nasional yang diketuai Pak Jokowi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengingatkan Jakpro, dalam hal ini JSL untuk segera mengeksekusi proyek ITF Sunter. Mengingatkan kembali kepada DKI untuk segera menyelenggarakan RUED-nya, rencana umum pemanfaatan energi daerah," kata Nagwa.

Sebab, ITF Sunter merupakan proyek strategi nasional dan proyek strategis daerah, sementara RUED merupakan kebijakan pemerintah daerah mengenai rencana pengelolaan energi.

Pilihan Editor: Dinas Lingkungan Hidup DKI Sebut Proyek ITF Sunter Kembali Ditunda, Ini Penyebabnya