TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024. Anies pun mengungkap sikap PKS yang kerap pasang badan dalam mendukungnya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lima tahun terakhir.

Selama lima tahun memimpin Jakarta, Anies menyebut PKS telah mendampingi dan mengawal erat seluruh perjuangannya. Anies bersyukur bersama PKS, mereka bisa membuat Jakarta menjadi kota yang tenang, teduh, aman, dan tentram.

Baca Juga: Tiga Parpol Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Bakal Capres 2024, Terbaru PKS

Anies mengklaim sikap saling toleransi tumbuh dan saling menghormati muncul di masyarakat, di era kepemimpinannya di ibu kota selama lima tahun.

"Bukan lima tahun yang ada ketegangan, dan suasana tidak nyaman," kata dia.

Sebelumnya, hubungan Anies Baswedan dan PKS memang sudah mesra sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kali PKS pasang badan untuk Anies saat dirinya diterpa kritik. Berikut ini rangkumannya.

Bela Anies saat singgung soal pribumi saat Pilgub DKI 2017 masih panas

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pidatonya yang dipersoalkan karena menyinggung kata pribumi.

Menurut Hidayat, Presiden Joko Widodo dan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri pernah pula mengatakan soal pribumi dalam pidatonya namun tidak ada yang mempermasalahkannya.

"Apakah pak Jokowi dan bu Mega ingin memecah-belah bangsa? Kalau beliau tidak, kenapa pak Anies (dianggap) memecah-belah," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Saat pidato pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyinggung kata pribumi. Akibatnya, pidato tersebut menuai kontroversi.

Menurut Hidayat, Presiden Jokowi pernah menggunakan kata pribumi saat berbicara soal kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Sedangkan Megawati mengucapkannya dalam pidatonya ilmiahnya saat dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa Dari Universitas Negeri Padang.

<!--more-->

Dukung kebijakan PSBB total Anies Baswedan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menarik rem darurat.

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menyatakan, kondisi Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19 ini sudah mengkhawatirkan.

"Situasi sulit ini (rem darurat) harus diambil, di tengah kondisi Ibu Kota yang sudah mengkhawatirkan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 September 2020.

Jika PSBB tak kembali diperketat, dia menuturkan, pelayanan di rumah sakit bisa kolaps. Pasien positif corona di Jakarta terus bertambah, sementara tempat tidur isolasi di rumah sakit menipis.

"Karena pasien yang membeludak dan melebihi kapasitas RS serta ketersediaan tenaga kesehatan,” ujar anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.

Bela Anies saat dikritik soal banjir

Tak sampai di situ, PKS juga kerap memasang badan saat kebijakan Anies saat menjabat Gubernur DKI kerap dikritik. Tempo mencatat, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhamad Arifin membela Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Ia menampik survei Indo Barometer yang menyebut Anies kalah dari Ahok dan Jokowi dalam hal penanganan banjir.

Arifin menilai Anies lebih bagus mengatasi banjir ketimbang Jokowi atau Ahok. "Jauh lebih bagus yang dilakukan pak Anies," ujarnya saat ditemui di DPRD DKI, Selasa 18 Februari 2020.

LANI DIANA WIJAYA | IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Disindir Hasto PDIP Hanya Ambisi Raih Efek Ekor Jas Anies Baswedan, PKS Tak Mempedulikan