TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI masih menggunakan target banjir surut dalam enam jam. Key performance indicator (KPI) ini pertama kali diterapkan di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

“KPI itu tentunya menjadi tolok ukur kami juga. Kalau beliau pemerintahan sebelumnya mengatakan enam jam surut, kami akan berusaha,” kata Joko usai meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Maret 2023.

Oleh karena itu, Joko meminta doa dan dukungan seluruh pihak untuk ikut membantu Pemprov DKI menangani banjir Jakarta. Dia berharap curah hujan tak lebih tinggi dari sebelumnya.

Saat banjir kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di wilayah Sunter Hulu (105 mm), Stasiun Klimatologi atau Staklim Banten (105 mm), dan Pompa Arcadia (100 mm).

Joko lalu mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mengintervensi penanganan banjir Ibu Kota. Caranya dengan membangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat.

Selain itu, dia melanjutkan, normalisasi Kali Ciliwung dan penggerukan sungai-sungai turut ambil bagian dalam mengatasi banjir Jakarta.

“Kami mengeruk sungai karena sungai ini sedimentasinya luar biasa, tanah-tanah, dan lain sebagainya. Indikator sedimentasi di mana? Warnanya cokelat, itu sedimentasi,” ucapnya.

Sebelumnya, saat menjadi DKI 1, Anies memberi target kepada jajarannya agar banjir surut dalam waktu enam jam jika terjadi hujan ekstrem. Dia pun menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020.

Ingub Anies Baswedan itu memuat ihwal pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini, percepatan program penanganan banjir Jakarta, hingga memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada beroperasi dalam kapasitas optimal.

Pilihan Editor: Banjir Belum Surut Setelah 6 Jam, Anies Baswedan: Air dari Hulu Jalan Terus