TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan masalah warga eks Kampung Bayam masih dalam pembahasan Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Hingga kini, warga belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam sebagaimana yang telah dijanjikan eks Gubernur Anies Bawedan.

“Ya, kita proses,” kata Joko usai meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Pusat, Rabu sore, 1 Maret 2023.

Ia mengatakan Pemprov DKI tengah memikirkan solusi terbaik untuk warga calon penghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Sebab, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pada saat ini, subsidi rumah bisa menjadi solusi yang akan dibahas dan dikaji Pemprov DKi. Eks Kepala BPK Bali itu membenarkan hingga sekarang belum ada kesepakatan ihwal besaran tarif sewa Kampung Susun Bayam.

Sebelumnya, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menyatakan tengah mempersiapkan pengelolaan KSB. “Kita dalam persiapan untuk mengelolanya kita harus siapin semua itu, misalnya jelas seperti apa strateginya, pengelolaannya nanti,” kata Iwan di Ancol, Selasa, 28 Februari 2023.

Menurutnya, Jakpro perlu membuat standard operation procedure (SOP) bagi para penghuni rumah susun itu. “Masyarakat yang akan masuk ke situ beda beda karakternya, kita harus siapin SOP-nya seperti apa,” kata dia.

Iwan menegaskan tidak akan mengkomersilkan Kampung Susun Bayam. Oleh karena itu, perliu disiapkan strategi pengelolaan. “Ini benar-benar pure tidak ada komersial karena kami badan usaha harus kita siapkan matang matang seperti apa nanti, sehingga nanti tidak menjadi beban untuk Jakpro sebagai badan usaha, tetapi aksi sosialnya itu tetap ada,” ujarnya.

Pilihan Editor: Jakpro Pertanyakan Identitas Persaudaraan Warga Kampung Bayam yang Demo di Balai Kota