TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka penecemaran nama baik terhadap Luhut Pandjaitan, Haris Azhar mengatakan bahwa P21 atas kasusnya baru terjadi hari ini Senin, 6 Maret 2023 dan bukan 3 Februari 2023 seperti pernyataan Kejaksaan Tinggi DKI.

Haris Azhar menyanggah pernyataan dan berita yang beredar bahwa P21 sudah terjadi dua minggu lalu. Hal ini ia sampaikan di Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya pada Senin, 6 Maret 2023.

“Ternyata P21-nya hari ini, jadi bukan P21-nya dua minggu lalu seperti yang diberitakan,” ucap Haris. P21 merupakan istilah pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian sudah selesai.

Berita sebelumnya menyebutkan bahwa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan kasus pencemaran nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah dinyatakan lengkap. Kasus itu menjerat dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjadi tersangka.

"Sudah P21 tertanggal 3 Februari 2023," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ade Sofyansyah, Senin, 20 Februari 2023.

Haris Azhar datang bersama dengan Fatia Maulidiyanti yang juga menjadi tersangka dalam kasus, serta kuasa hukumnya, Arif Maulana serta massa yang membawa poster berisikan slogan-slogan, yakni ‘Pejabat Publik Kok Sukanya Penjara Ekspresi’, ‘Kritik itu Koreksi, Kok Malah DIhabisi’, ‘Kriminalisasi Jadi Ambisi Pejabat Publik’, dan masih banyak lagi.

Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia, Arif Maulana menyebut bahwa agenda kedatangan Haris dan Fatia kali ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan keduanya.

"Jadi Pak Haris dan juga Bu Fatia tadi di biddokkes diperiksa kesehatannya, mulai dari tensi, kemudian antigen, dan ditanya soal riwayat kesehatan, termasuk tadi juga tes urine bagi perempuan untuk mengetest kehamilan,” ucap Arif.

Fatia menyatakan bahwa pihak mereka belum mendapatkan kabar dari penyidik dan sedang menunggu untuk pemberitahuan lebih lanjut.

Sebelumnya pada 19 Maret 2022, Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontra Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 September 2021.

Haris dan Fatia dilaporkan berdasarkan video dengan tajuk ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar’. Dalam video tersebut dibahas sejumlah laporan organisasi termasuk kontra tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.

Lalu pada 20 Februari 2023 lalu, Polda Metro Jaya menyatakan berkas dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terhadap Luhut Binsar Pandjaitan dinyatakan lengkap atau P21.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pihaknya telah menerima surat menyatakan berkas kasus tersebut lengkap.

"Penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya telah menerima surat pernyataan bahwa berkas perkara atas nama tersangka telah lengkap," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin, 20 Februari 2023.

Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut dugaan pelanggaran UU ITE hingga penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pilihan Editor: Polda Metro: Berkas Laporan Luhut Terhadap Haris Azhar dan Fatia Dinyatakan P21