Kasus Polisi Peras Polisi: Bripka Madih Lapor ke Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi

Minggu, 19 Maret 2023 13:56 WIB

Bripka Madih mendatangi Balai Wartawan untuk meminta pengawalan pemberitaan terkait kasus sengketa tanah, di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kamis, 9 Februari 2023. Madih dan 10 kuasa hukum mendatangi Polda Metro jaya untuk memperjelas kasus sengketa tanah miliknya yg pernah di laporkan pada tahun 2011 hingga sekarang blum ada kepastian, dia juga mengaku sempat diperas oleh anggota Polisi berinisial TG yang saat ini sudah purnatugas. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus polisi peras polisi yang diungkap Bripka Madih kini berujung ada pelaporan ke Ombudsman RI. Kuasa hukum Bripka Madih, Charles Situmorang, menyebut kliennya melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya sehubungan dengan penanganan kasus pada 2011 dan 2012.

"Itu kewenangan dari Ombudsman pasti kami melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya," kata Charles saat dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Maret 2023.

Menurut dua, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Ombudsman pada Kamis, 16 Maret 2023. Mereka membahas soal penanganan kasus terhadap laporan polisi (LP) yang dibuat keluarga Bripka Madih pada 2011 dan 2012.

Charles tidak bisa memastikan siapa dan berapa penyidik yang dilaporkan. Yang pasti, LP 2011 ditangani penyidik Subdit Kanit Polda Metro. Sementara LP 2012 menyangkut soal dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Bripka Madih.

"Mungkin bisa dua orang atau lebih (yang dilaporkan)," tuturnya.

Advertising
Advertising

Dia juga menyayangkan lambatnya penanganan kasus yang dilaporkan Bripka Madih. Anggota Provos Polsek Jatinegara itu melaporkan Kabid Humas Polda Metro Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko dan penyidik yang diduga melanggar etik dalam menangani LP 2011 dan 2012.

Sementara itu, laporan warga Jatiwarna, Bekasi langsung ditangani. Sebelumnya, sejumlah warga Jatiwarna mengaku disatroni Bripka Madih, sehingga membuat laporan ke Polda Metro.

"Laporan warga yang dilayangkan ke Bripka Madih kok ditangani profesional. Tolong perjelas, kenapa laporan kami pertama, tapi laporan warga terhadap Bripka Madih itu cepat," tutur Charles.

Dia menyebut laporan warga Jatiwarna telah dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi. Bripka Madih pun telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali atas laporan tiga warga tersebut.

Menurut Charles, Ombudsman sudah menanggapi laporan Bripka Madih dan akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi. Kasus polisi peras polisi ini sehubungan dengan sengketa lahan.

Pilihan Editor: Bripka Madih Diperiksa Polisi Gara-gara Pasang Plang di Lahan Victor Sihaloho

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

13 hari lalu

Pengunjuk Rasa Sengketa Pilpres 2024 Bubar, Kapolda Berharap Tidak Ada Konflik di Akar Rumput

Massa pengunjuk rasa sengketa Pilpres 2024 di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha telah membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Kasus Fortuner Pelat TNI, Purnawiran Asep Adang Laporkan Pengemudi ke Polda Metro Jaya

20 hari lalu

Kasus Fortuner Pelat TNI, Purnawiran Asep Adang Laporkan Pengemudi ke Polda Metro Jaya

Pengemudi fortuner dengan pelat dinas TNI yang menabrak dan cekcok dengan pengendara lain di Tol Cikampek, dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

23 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya