Gelombang Mutasi Pertama Heru Budi Sasar 20 Pejabat Eselon II, 4 Jabatan Kepala Dinas Kosong

Reporter

Antara

Selasa, 21 Maret 2023 21:31 WIB

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri upacara peringatan HUT ke-73 Satpol PP dan 61 Satlinmas di Monas, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah merombak direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Daerah, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono kini mulai membongkar para pejabat tinggi Pimpinan Pratama atau eselon II, mereka adalah para kepala dinas, asistes Setda, Kepala Biro dan pimpinan RSUD.

Heru Budi Hartono mencopot Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan menempatkannya sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menggantikan Uus Kuswanto.

Uus Kuswanto kemudian diangkat sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Ia menggantikan Wali Kota Jakarta Barat sebelumnya, Yani Wahyu Purwoko yang kini menjabat Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Pengendalian Kependudukan.

Pergantian tersebut disahkan lewat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Tinggi Pimpinan Pratama (eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Tujuannya dalam rangka percepatan pembangunan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Heru Budi saat melantik para pejabat di Balai Agung DKI Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.

Advertising
Advertising

Heru Budi Hartono melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama, dengan rincian 45 orang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan kembali (dikukuhkan) dalam jabatannya dan 20 orang pejabat menempati jabatan baru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Heru Budi sampaikan pesan Presiden Jokowi

<!--more-->

Mutasi dan perombakan ini, menurut Heru Budi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja para aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola yang baik, "serta mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru Budi.

Heru meminta jajaran yang baru dilantik dapat memperkuat sinergi dan inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan ekonomi dan pengendalian inflasi.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, mengatasi dan menjaga pasokan, serta harga bahan pokok. Terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kita harus memantau dan menjaga laju inflasi tetap terkendali," kata Heru.

Selain pergantian Uus Kuswanto dengan Widyastuti, serta Yani Wahyu Purwoko dengan Uus Kuswanto, Heru Budi juga memutasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Wahyu Haryadi sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kini diisi Firmansyah, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Firmansyah.

Sejumlah kepala dinas digeser menjadi asisten deputi gubernur

<!--more-->

Heru juga memutasi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga menggantikan Achmad Firdaus.

Adapun Achmad Firdaus dipindah sebagai Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Transportasi.

Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho,dimutasi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta .

Heru Budi belum menunjuk pengganti Widyastuti dan Hari Nugroho, sehingga jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta saat ini masih lowong.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana juga terkena rotasi jabatan.

Sarjoko menjadi Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggantikan Syaripudin, sedangkan Nahdiana menjadi Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Budaya, menggantikan Muhamad Mawardi.

Pemprov DKI akan menggelar open bidding

<!--more-->

Muhammad Mawardi ditempatkan sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Syaripudin ditempatkan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggantikan Chaidir yang diangkat menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Pusat.

Dengan rotasi Sarjoko dan Nahdiana, maka jabatan Kepala Dinas PRKP dan Dinas Pendidikan sampai saat ini juga masih lowong. Itu artinya, empat posisi kelapa dinas saat ini kosong. Yakni, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Pendidikan.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengharapkan akhir bulan ini sejumlah jataban eselon II ini bisa segera terisi.

Selama proses penawaran jabatan dilakukan, jabatan kepala dinas yang masih kosong akan dipegang oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

"Jabatan yang kosong dalam waktu dekat segera dilakukan penawaran. Selama belum ada pejabat definitifnya, maka akan ditunjuk seorang Plt dan jabatan itu akan segera di-'bid' (buka penawaran/lelang)," ujar Joko Agus Setyono.

Pilihan Editor: Heru Budi Resmi Copot Yani Wahyu Purwoko, Camat 'Koboi' yang Disebut Todongkan Senjata pada 2015

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

7 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

10 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

11 hari lalu

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

12 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

12 hari lalu

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.

Baca Selengkapnya