Dishub DKI Tutup 14 U-turn untuk Atasi Jakarta Macet

Kamis, 30 Maret 2023 16:10 WIB

Foto udara sejumlah kendaraan berputar arah di putaran balik atau u-turn di kawasan Jalan Salemba, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Agar pengendara bisa beradaptasi, penutupan tersebut akan dilakukan bertahap hingga Juni 2023 nanti. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah menutup 14 titik putar balik atau u-turn di jalanan Ibu Kota. Penutupan ini dinilai dapat menjadi solusi Jakarta macet.

“Hasil evaluasinya tentu berpengaruh (mengurai kemacetan) karena hambatan-hambatan true traffic itu berkurang dan itu sedang dilakukan kajian,” kata dia saat ditemui di halaman Pendopo Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Maret 2023.

Menurut Syafrin, penutupan 14 u-turn berpengaruh dalam mengurai kemacetan di Ibu Kota. Dia tak merincikan di mana saja lokasinya.

Dishub DKI, lanjut dia, selanjutnya akan memberlakukan sistem satu arah (SSA) pada tujuh ruas jalan. Saat ini, SSA sudah diimplementasikan di satu ruas jalan, tepatnya di Jalan Jembatan Besi 12.

“Berikutnya, di beberapa lokasi sudah mulai akan dilakukan uji coba. Target kami keseluruhannya akan selesai di medio tahun ini, pertengahan tahun ini (Juni),” ucap dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan kemacetan di Jakarta terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga malam hari. Hal ini karena Jakarta terlambat 30 tahun membangun transportasi publik.

Karena minimnya ketersediaan transportasi publik, orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Meski saat ini sudah ada MRT, kata Jokowi, tapi baru tersedia satu jalur. Demikian pula dengan kereta LRT yang belum beroperasi.

Menurut Syafrin, Dishub DKI telah menyusun strategi guna mengatasi kemacetan Jakarta. Salah satunya yang bersifat mendesak adalah rencana penutupan 27 u-turn, yang saat ini sudah berlaku di 14 titik.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menangani permasalahan transportasi secara komprehensif sesuai dengan arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

“Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kami telah menyusun strategi,” ujarnya.

Pilihan Editor: Jokowi Sentil Soal Kemacetan Jakarta, Anak Buah Heru Budi Jawab Solusinya LRT Velodrome-Manggarai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

25 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya