Ramai, Politikus PKS Sebut 'Rakyat Jelata Jakarta' Bisa Salaman dengan Pimpinan DKI Usai Salat Id di JIS

Sabtu, 8 April 2023 16:14 WIB

Suasana salat Idul Adha 1443 H di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Ahad, 10 Juli 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Ucapan Sekretaris Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli soal ‘rakyat jelata Jakarta’ bisa salaman dengan pimpinan DKI Jakarta saat Salat Idul Fitri di JIS, ramai di media sosial Twitter. Sejumlah warganet menyorot ucapan Taufik itu.

“Setelah selesai bisa salam-salaman antara pejabat atau pimpinan Pemprov DKI dengan rakyat jelata Jakarta tanpa ada sekat-sekat perbedaan lagi,” ujar Taufik seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 7 April 2023.

Sejumlah warganet lantas menyorot ucapan Taufik soal ‘rakyat jelata Jakarta’ dalam kutipan tulisan yang dimuat Tempo itu.

Bermula dari akun @imre*** yang mengomentarinya. Akun itu menuliskan, “Lol did he literally say that? Rakyat jelata” yang diikuti dengan ikon tertawa.

Unggahan itu lantas mendapat respons dari @Pran*** yang mengomentari demikian, “Rakyat jelata emang kudu hormat ama pejabat.”

Advertising
Advertising

Respons berupa komentar lainnya muncul juga dari @adi***. Dia menuliskan, “Wkwkwkwk Wahai rakyat jelata, saatnya salaman dgn para Sultan PKS !”

Komentar lainnya bermunculan. Seperti halnya dari akun @huku*** yang menuliskan, ”Oh wahai dewa..jgn ngemis suara kami yg jelata ini nanti ketika pemilu ya!!”

Sebelumnya, Taufik Zoelkifli menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tetap menggelar Salat Idul Fitri di JIS.

“Kalau saran saya tetap diadakan di JIS dan Pj Gubernur bersama jajaran Pejabat Pemda DKI Jakarta juga ikut salat bersama masyarakat di sana,” kata Taufik seperti dimuat Tempo, Kamis, 7 April 2023.

Bila Salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium, dia mengatakan, Heru Budi bersama para pejabat Pemprov DKI bisa bersilaturahmi usai melaksanakan Salat Id dengan warga sekitar maupun warga Jakarta yang datang.

“Setelah selesai bisa salam-salaman antara pejabat atau pimpinan Pemprov DKI dengan rakyat jelata Jakarta tanpa ada sekat-sekat perbedaan lagi,” ujarnya.

Pernyataan inilah yang kemudian disorot sejumlah warganet.

Selanjutnya: Adapun pernyataan Taufik itu…

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

8 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya