TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masukan dan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal warga pendatang baru yang ingin masuk ke ibu kota.

Heru menjelaskan pendatang baru biasanya belum memiliki tempat tinggal layak dan pekerjaan tetap. Hal itu akan membebani APBD DKI karena Pemprov DKI tetap harus memberi jaminan kepada mereka.

"Sekali lagi intinya mohon dukungan Pak Bappenas, Pak Dirjen (Kemendagri) inilah beban Pemda DKI yang mungkin pejabat DKI sungkan untuk menyampaikan tapi nyatanya ini," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 10 April 2023 dikutip dari Antara.

Heru Budi menuturkan perpindahan penduduk dari daerah ke DKI Jakarta kini semakin mudah. Namun, kedatangan mereka tetap menjadi beban APBD DKI.

"Hari ini perpindahan hanya satu, dua, menit Pak. Ketika di DKI tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan yang layak maka beban kami itu Rp17,1 triliun jaminan kami terhadap masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Heru.

Heru mengatakan jika kedatangan pendatang baru tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap terus terjadi maka Jakarta akan sulit menjadi kota global dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara. "Nah ini sekali lagi ke depan bisa tidak bisa menjadi global city karena apalagi nanti sudah di IKN, DKI dilupakan tapi peraturan kependudukannya seperti ini," kata Heru.

Menurut Heru Budi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berfokus pada penanganan enam isu prioritas guna mendukung perencanaan program dan kegiatan pembangunan kota global agar 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia'.

Selain penanganan kemacetan, prioritas rencana pembangunan Jakarta tahun 2024 sejalan dengan penyelesaian enam isu prioritas nasional lainnya seperti penanggulangan banjir, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanganan tengkes (stunting), serta penguatan nilai demokrasi.

“Pastikan aspirasi masyarakat menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Heru Budi dalam keterangannya usai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2024 digelar di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Senin.

Pilihan Editor: Gurau Heru Budi Saat Ditanya Cara Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Akibat Pendatang Baru