TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengaktifkan kembali sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi siswa yang kedapatan merokok. Menurut dia, jatah KJP itu akan dialihkan kepada siswa lainnya yang lebih layak menerima subsidi pendidikan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, maka KJP-nya wajib dicabut,” kata dia dalam sambutannya di acara Pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke-3 PGRI DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jumat, 5 April 2023.

Heru mengutarakan kemampuan Pemprov DKI untuk menyalurkan subsidi pendidikan kepada siswa/siswi seluruh wilayah Jakarta terbatas. Karena itulah, KJP anak yang terciduk merokok sebaiknya dialihkan untuk orang lain.

“Supaya kami berikan ke anak lain karena kemampuan Pemda terbatas,” ujarnya.

Untuk pengawasan, Heru menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan dan sekolah masing-masing. “Nanti itu Dinas Pendidikan dan sekolah,” ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.

Lentera Anak: negara harusnya melindungi, bukan menyalahkan

Menanggapi permintaan Heru Budi untuk cabut KJP pelajar yang ketahuan merokok, Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan negara seharusnya bersikap melindungi anak agar tidak merokok dan bukan langsung menyalahkan anak merokok. Menurut dia, akar masalah sesungguhnya bukan pada anak, tetapi pada ketidakhadiran negara untuk melindungi anak dari rokok.

“Kita begitu mudah menyalahkan dan menghukum anak yang merokok, padahal kita sadar perilaku merokok ini disebabkan anak secara psikologis memang sedang berkembang, dan mudah dipengaruhi. Sehingga alih-alih menyalahkan anak, justru kita seharusnya membentengi anak dari pengaruh yang buruk dengan membuat perlindungan yang kuat melalui regulasi,” kata Lisda dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu malam, 6 Mei 2023.<!--more-->

Heru Budi juga ancam cabut KJP pelajar yang tawuran

Sebelumnya, Heru Budi Hartono mengancam juga sempat mengatakan akan mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 13 April 2023.

Heru Budi menyoroti soal maraknya tawuran di kalangan pelajar di Ibu Kota. Menurut Heru Budi, tawuran pelajar berkaitan dengan kualitas pendidikan yang ada di DKI. Ia pun meminta agar kualitas pendidikan di Jakarta tidak boleh turun.

"Termasuk tidak boleh tawuran," kata Heru di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Ia menuturkan jika para anak didik mengikuti pelajaran dengan baik maka seharusnya tidak akan terlibat tawuran. "Tawuran buat apa sih, di sekolah aja sudah cukup banyak PR, waktunya juga tersita untuk belajar," ujarnya.

Ia meminta pelajar yang terlibat tawuran agar dicabut kepesertaannya dari KJP.

"Namanya aja Kartu Jakarta Pintar, orang suruh pintar, kalau tawuran ya dicabut," kata dia.

Dalam mengatasi tawuran pelajar di Jakarta, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Selain itu, pihak Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, hingga Satpol PP akan rutin berkeliling untuk menurunkan kemungkinan terjadinya tawuran dan angka kriminalitas.

Pencabutan KJP era Ahok

Pemprov DKI juga pernah memberlakukan pencabutan KJP pada 2013 dengan kriteria tertentu. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu menjabat Wakil Gubernur DKI menyebut KJP akan dicabut jika anak memiliki handphone, merokok, terlibat narkoba, hingga ikut tawuran.

Sebab, KJP hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi siswa, seperti membeli seragam dan buku. Ahok mengatakan, Kartu Jakarta Pintar diberikan kepada warga yang tak mampu membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah sehari-hari.

"Jadi bisa untuk ongkos, seragam, buku," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013.

MUTIA YUANTISYA | ISTIQOMATUL HAYATI | AMY HEPPY

Pilihan Editor: 4 Poin Alasan Lentera Anak Tak Setuju Soal Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Dicabut