TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro membela Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dituding antipendatang dan diskriminatif. Karyatin mengatakan Heru tidak bermaksud bertindak diskriminatif, termasuk antipendatang terhadap warga luar daerah yang masuk ke Ibu Kota.

“Sebenarnya Pak Pj (Heru Budi) tidak dalam rangka untuk diskriminatif terhadap para pendatang baru atau pendatang Jakarta. Tidak, tetapi lebih kepada mendata,” kata Karyatin saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Mei 2023.

Menurut politikus PKS itu, Heru Budi berkeinginan untuk mewujudkan kesuksesan dan punya legacy yang baik selama kepemimpinannya.

“Sebetulnya sudah ketemu pada Jumat pagi, langsung ketemu Pak Pj, salah satunya juga meminta informasi dari beliau berkenaan dengan pendataan pendatang baru,” ujar anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu.

Politikus PKS itu menilai apa yang ditudingkan oleh Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA) yang berujung pada pegaduan Heru Budi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaluddin ke Komnas HAM tidaklah benar.

Karyatin mengatakan tujuan Heru Budi melakukan pendataan dan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah baik, yaitu agar masyarakat tertib administrasi kependudukan. Dia menyarankan masyarakat atau komunitas yang masih meragukan hal itu agar langsung bertanya kepada Pak Pj Gubernur DKI atau Kepala Dinas Dukcapil.

Anggota dewan itu mengatakan sesuai penjelasan yang didapat dari Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaluddin, Pemprov DKI sama sekali tidak melarang pendatang baru masuk ke Jakarta.

“Kalau saya sudah langsung tanya pada Pak Budi Awaluddin maksudnya bukan untuk melarang para pendatang baru atau membatasinya tapi lebih kepada pendataan untuk tertib administrasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Kepala Disdukcapil Budi Awaluddin diadukan ke Komnas HAM pada 5 Mei lalu. Mereka dilaporkan oleh Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA) atas dugaan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap pendatang baru. “Kami tidak setuju dengan statement publik dan narasi kedua pejabat ini yang cenderung antipendatang. Nada bicara mereka seperti alergi pada orang daerah,” kata Mualimin, Jumat, 5 Mei 2023.

Pilihan Editor: Heru Budi Dituding Antipendatang dan Dilaporkan ke Komnas HAM, Sekda DKI: Mana Ada