TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta genap berusia 496 tahun pada 22 Juni 2023. Namun, kawasan yang menjadi ibu kota Indonesia tersebut masih memiliki segudang permasalahan yang tak kunjung usai. Mulai dari kemacetan Jakarta, polusi udara, banjir, hingga ketersediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dari tahun ke tahun. Berikut beberapa permasalahan yang terjadi di Jakarta.

Permasalahan di Jakarta

1. Kemacetan

Pada 2022, Jakarta menempati posisi ke-10 sebagai kota yang memiliki kemacetan lalu lintas paling buruk di dunia. Setiap pengemudinya membutuhkan waktu rata-rata 22 menit 40 detik untuk menempuh jarak 10 kilometer. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan hal ini tidak kunjung teratasi adalah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

2. Polusi Udara

Sementara itu, kualitas udara di Jakarta juga saat ini berada dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan, tren polusinya 10 kali lebih buruk dari batas aman yang ditentukan WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik. Hal ini tentu akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

3. Banjir

Banjir adalah salah satu permasalahan yang selalu dihadapi Jakarta dari tahun ke tahun. Saat memasuki bulan penghujan, beberapa daerah di kawasan Ibu Kota tersebut selalu digenangi air dan membuat masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain karena curah hujan yang tinggi, salah satu faktor terjadinya banjir adalah kurangnya daerah resapan air dan kapasitas drainase yang tak memadai.

4. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan Air Bersih menjadi salah satu permasalahan klise yang terjadi di ibu kota. Berdasarkan data dari PAM Jaya, hanya sekitar 64 persen masyarakat yang sudah mendapatkan pasokan air bersih, sedangkan 36 persen lainnya masih bergelut dengan air keruh dan berbau.

Permasalahan di Jakarta Menurut Koalisi Perjuangan Warga Jakarta

Dilansir Tempo, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta menyebutkan terdapat setidaknya sepuluh permasalahan krusial yang ada di Ibu Kota per 2022 lalu. Rincian masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buruknya kualitas udara yang melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)

Status BMUAN Jakarta masih jauh di bawah batas sehat. Bahkan hal ini membuat masyarakat mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah konkrit untuk menanganinya. Mulai dari penganggaran dan penambahan stasiun pemantauan kualitas udara, melakukan pengawasan terukur, dan lain sebagainya.

2. Sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi air

Pemerintah DKI Jakarta mulai memprivatisasi akses terhadap air bersih setelah dilakukan swastanisasi terhadap perusahaan air minum daerah. Hal ini membuat masyarakat tidak dapat menikmati pelayanan air dan jangkauan air bersih hanya mencakup 62 persen wilayah di Jakarta.

3. Penanganan banjir yang belum maksimal

Banjir menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Jakarta dari tahun ke tahun. Namun, hingga saat ini masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, masyarakat selalu menjadi korban karena bencana yang selalu terulang.

4. Tidak serius dalam memperluas akses bantuan hukum

Warga miskin rentan berhadapan dengan masalah hukum, terlebih angka kemiskinan di Jakarta semakin meningkat hingga menyentuh 501.920 orang per Maret 2021. Namun, pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum (PERDA BANKUM) sebagai antisipasi untuk kondisi tersebut masih menjadi wacana hingga saat ini.

5. Lemahnya perlindungan untuk masyarakat pesisir dan pulau kecil

Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di teluk Jakarta masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Pemerintah harus bisa memastikan wilayah tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan tanpa adanya upaya eksploitasi berlebihan.

6. Reklamasi yang masih berlanjut

Reklamasi di teluk Jakarta harus dihentikan untuk memelihara lingkungan hidup dan memberikan perlindungan kepada nelayan, masyarakat pesisir, dan warga Jakarta lainnya. Sayangnya, hingga kini reklamasi ini masih terjadi terbukti dengan pembiaran 4 pulau, yakni C, D, G, dan N yang tidak dicabut izinnya dan memberikan izin atas reklamasi Ancol.

7. Permasalahan hunian layak

Hingga kini hunian yang layak di DKI Jakarta hanya menjadi mimpi semata. Bahkan program DP 0% dari pemerintah tidak mampu menjawab keresahan warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

8. Penggusuran paksa yang masih menghantui

Penggusuran paksa hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang menghantui warga pinggiran Jakarta. Padahal, warga berhak untuk mendapat perlindungan hak atas tempat tinggal dengan pendekatan pembangunan dan tidak menggusur paksa. Sayangnya, penggusuran justru masih terjadi di beberapa daerah Jakarta, seperti Kapuk Poglar, Tembok Bolong, dan lain sebagainya.

9. Belum maksimalnya penanganan Covid dan dampak sosialnya

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Bahkan bantuan sosial pun terbilang minim untuk masyarakat yang terdampak. Meski saat ini Covid-19 telah memasuki tahap endemi, namun dampak sosialnya masih dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat.

10. Lambatnya pemberian kepastian hukum bagi penyandang disabilitas

Penyesuaian ulang Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan penyandang Disabilitas harus dilakukan untuk lebih mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas. Sayangnya, hingga saat ini revisi terhadap Perda tersebut belum juga dilakukan.

Pilihan editor: 10 Masalah Krusial Jakarta Jadi Sorotan Koalisi Warga, dari Banjir hingga Penggusuran

RADEN PUTRI