Pemukiman Kumuh Jakarta Akan Direlokasi

Reporter

Editor

Minggu, 10 Mei 2009 12:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lokasi penempatan kembali warga di kawasan kumuh sepanjang jalur kereta api Jabodetabek akan ditentukan setelah pertemuan antar instansi. Hal ini terutama menunggu persetujuan antara Pemerintah DKI Jakarta dan PT Kereta Api tentang proses relokasi tersebut.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ari mengatakan masih belum tahu lokasi penempatan warga tersebut. "Tergantung lokasi yang tersedia, nanti PT KA dan Pemda DKI akan rembugan dulu karena mereka yang punya tanah," ujar Yusuf Asy'ari usai peninjauan pemukiman kumuh di sepanjang jalur rel kereta api Jakarta, Jumat (8/5).

Peninjauan itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ari, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono dan jajaran pemerintah DKI Jakarta. Dengan kereta mereka melihat jalur kereta mulai dari Stasiun Tanjung Priok melewati beberapa stasiun dan berakhir di Stasiun Kota.

Yusuf mengatakan pemerintah daerah dan departemen terkait akan mendata dan melihat daftar warga yang akan dipindah dari jalur tersebut. Hal ini menindaklanjuti rencana pemerintah untuk merevitalisasi jalur kereta api Jabodetabek. Untuk mendukung revitalisasi tersebut, pemerintah juga akan membersihkan jalur dari pemukiman kumuh atau pemukiman liar di sepanjang jalur rel. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan untuk revitalisasi dan pembersihan jalur dari penduduk ini setidaknya dibutuhkan waktu 2 tahun.

Yusuf mengatakan dari pendataan itu akan menjadi dasar pemerintah untuk membuat pemukiman yang dibutuhkan oleh warga. Rencananya, bagi warga yang tercatat sebagai warga akan direlokasi. Namun bagi penduduk di luar Jakarta, akan dikembalikan atau dibina dengan program pemerintah yang lain.

Dia juga mengatakan penempatan warga ini diusahakan tidak jauh dari lokasi warga sekarang. Alasannya mereka bermukim disekitar jalur karena mendekati sumber ekonomi dan mata pencarian mereka. Yusuf juga mengatakan kebijakan ini juga belajar dari relokasi warga kumuh yang dipindah ke rumah susun di Marunda."Ya itu, belajar dari Marunda. Jangan terlalu jauh," ujar Yusuf.

DIAN YULIASTUTI

Berita terkait

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

23 Juli 2019

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.

Baca Selengkapnya

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

27 Mei 2019

BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

30 Januari 2019

Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.

Baca Selengkapnya

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

20 Maret 2018

PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.

Baca Selengkapnya

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

10 Oktober 2017

2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

5 September 2017

PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.

Baca Selengkapnya

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

4 Mei 2017

Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.

Baca Selengkapnya

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

6 Maret 2017

Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.

Baca Selengkapnya

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

10 Februari 2017

Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.

Baca Selengkapnya

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

7 Desember 2016

Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.

Baca Selengkapnya