TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William A. Sarana, mengomentari rampungnya proyek Sodetan Ciliwung di era pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Proyek ini sebelumnya mangkrak bertahun-tahun hingga akhirnya diresmikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemarin.

"Ini jadi pembelajaran, kami mengapresiasi Pak Heru sebagai (Pj) Gubernur DKI tegak lurus kepada Presiden Jokowi," kata dia pada Selasa, 1 Agustus 2023, dilansir dari ANTARA.

Proyek penanggulangan banjir tersebut pertama kali diinisiasi Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI pada 2012. Menurut Jokowi, pengerjaan Sodetan Ciliwung terbengkalai lantaran Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI tak kunjung mengurus pembebasan lahan.

Namun, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI membantah dan menjelaskan bahwa pembebasan lahan adalah wewenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugas Pemprov DKI hanya menerbitkan penetapan lokasi alias penlok.

William menganggap penanganan masalah Ibu Kota yang begitu kompleks tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada gubernur. Sebab, mengatasi masalah, semisal banjir Jakarta, berhubungan dengan daerah di sekitarnya, seperti Bogor.

Karena itulah, lanjut William, Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat. "Diperlukan sinergi antara gubernur selaku pimpinan daerah dengan pemerintah pusat, khususnya presiden untuk mengatur kebijakan antar provinsi nantinya," ucap anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Pilihan Editor: Top 3 Metro: DKI Klarifikasi Jokowi Soal Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas Bina Marga Diminta Tertibkan Kabel Optik Menjuntai