TEMPO.CO, Jakarta - Normalisasi Ciliwung menjadi salah satu program yang ditekankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk segera rampung. Pengerjaan infrastruktur program penanggulangan banjir di Jakarta ini mandek sejak Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pemerintah pusat, dalam konteks ini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR tak bisa melanjutkan proyek apabila pembebasan lahan belum rampung. Pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI.

Bagaimana sebenarnya proses pembebasan lahan normalisasi Ciliwung di masa kepemimpinan Anies Baswedan? Tempo telah mengunjungi tiga lokasi prioritas normalisasi Ciliwung tahun ini, yakni kelurahan Rawajati, Cililitan, dan Cawang di Jakarta Timur.

Tempo juga mendatangi masing-masing perwakilan rukun tetangga (RT) wilayah tersebut. Salah satu pengurus RT 15/RW 03 Kelurahan Cawang, Maruli, menyebut pertama kali dirinya mendengar kabar soal rencana pembebasan lahan normalisasi pada akhir 2021.

“Awalnya warga sempat ada kabar, warga juga sempat bertanya-tanya apakah benar? Soalnya bilang mau digusur itu kan udah lama banget, kami kan warga ikut pemerintah,” kata Maruli pada Minggu, 13 Agustus 2023.

Menurut dia, banjir masih kerap melanda kawasan domisilinya di Taman Harapan, Cawang itu. Bahkan, lanjut Maruli, semua bangunan yang berdiri di bibir sungai terendam banjir pada 2021.

Keterangan lainnya datang dari pengurus RT 03/RW 07 Kelurahan Rawajati, Siti Aminah. Banjir juga sering kali menghantui wilayah ini. Siti menuturkan, warga RT 03 Kelurahan Rawajati pernah mengajukan pembebasan lahan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya tentang warga merasa diuntungkan dengan adanya normalisasi Ciliwung

<!--more-->

Banjir setinggi 4-7 meter yang pernah menghantam di sana menyebabkan warga setempat sulit beraktivitas. Listrik pun sampai padam selama dua hari hingga seminggu. Siti mengaku pernah menyewa kontrakan berbulan-bulan saat musim hujan.

Karena itulah, dia menilai, normalisasi Ciliwung justru menguntungkan warga RT 03. Menurut Siti, bangunan di sebelah huniannya sudah digusur sejak Agustus 2022.

“Toh selama ini kami selalu ngerasain banjir, banjir dan banjir. Kalau udah masuk musim penghujan, yang namanya banjir itu bisa kami pagi bersihin lumpur, sore masuk lagi, dari hari ke hari, tahun ke tahun seperti itu. Makanya dengan adanya normalisasi tuh kami untung,” tutur dia.

Siti menambahkan, dirinya lebih menyukai program normalisasi ketimbang naturalisasi yang digagas Anies Baswedan. Pilihannya yang mendukung normalisasi pun kian mantap setelah berkonsultasi dengan banyak pihak. Normalisasi, lanjut dia, menguntungkan asal warga tidak diminta untuk pindah ke rumah susun alias rusun.

“Mau apapun kebijakan pemerintah, saya bersyukur karena dapat ganti untung,” lanjutnya.

Kemudian Ketua RT 09/RW 06 Kelurahan Cililitan, Janeh, menerangkan pembebasan lahan sebagian rumah warga rampung pada 2018. Dia mengaku tetap mengusahakan pembebasan lahan lantaran warganya masih kerap terdampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

“2018 terbayar, 2020 terbayar, alhamdulillah walaupun naturalisasi, pembebasan lahan tetap berjalan,” katanya saat ditemui Tempo pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Selanjutnya tentang rencana normalisasi Ciliwung hingga 2024

<!--more-->

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, pihaknya akan fokus menyelesaikan normalisasi Ciliwung di tiga wilayah hingga 2024. Menurut dia, target tersebut sesuai dengan arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Jadi pokoknya kami sampai 2024 fokus dulu di Cililitan, Rawajati, sama Cawang," kata dia di kawasan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023.

Dinas SDA DKI telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan normalisasi senilai Rp 469,29 miliar tahun ini. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan prioritas, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.

Total pembebasan tanah untuk normalisasi Ciliwung yang ditargetkan sepanjang lebih dari dua kilometer dengan rincian Kelurahan Cililitan 0,5 kilometer, Kelurahan Rawajati satu kilometer dan Kelurahan Cawang 1,5 kilometer.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Heru Budi untuk segera merampungkan normalisasi Ciliwung. Sebab, pemerintah baru menyelesaikan normalisasi di Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari total yang direncanakan 33 kilometer.

"Sehingga masih tersisa 17 kilometer. Ini saya minta Menteri PU (Basuki Hadimuljono), Pak Gubernur (Heru Budi) bersama-sama untuk menyelesaikan ini, termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir, melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi," kata Jokowi usai peresmian Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023, dilansir dari Antara.

NUR KHASANAH APRILIANI

Pilihan Editor: Polusi Udara Jakarta Kian Meningkat, Greenpeace Pesimistis Target 2030 Bisa Menghirup Udara Bersih