TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Rabu pagi dimulai dari kata pakar politik soal pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tentang Kaesang tidak maju di Depok. Pernyataan itu dinilai sebagai sinyal dari Jokowi agar anak bungsunya itu untuk mengerem keinginannya.

Berita terpopuler lain adalah ide Jokowi dan Heru Budi tentang penerapan WFH untuk tekan polusi udara Jakarta dikritik. Pengamat kebijakan publik mengatakan WFH bukan obat mujarab seperti aspirin yang bisa tiba-tiba menyembuhkan.

Berita terpopuler ketiga adalah alasan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto datangi rumah terduga teroris di Bekasi. Kapolda minta masyarakat waspada bila ada pendatang baru yang tertutup dan bersikap aneh.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu pagi, 16 Agustus 2023:

1. Jokowi Sebut Kaesang Tidak Maju di Depok, Pakar Politik: Bentuk Kehati-hatian

Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahwa Kaesang tidak maju di Pilkada Depok adalah bentuk kehati-hatian dalam berpolitik. Jokowi diduga khawatir pergerakan Kaesang menjadi blunder.

Menurut Efriza, pernyataan itu mungkin saja disampaikan Jokowi sebagai ayah. Namun, dia mengingatkan apa yang dilakukan Jokowi dan Gibran saat terjun ke politik.

"Jokowi diajukan sebagai Gubernur dan capres kala itu enggan memperlihatkan kesungguhan hati maju dalam politik pemilihan tersebut," kata Efriza, Senin, 14 Agustus 2023.

Gibran juga melakukan hal yang sama. Dia menyatakan enggan ikut jejak ayahnya berpolitik, akhirnya tetap maju.

"Jika diamati keluarga itu punya sikap kehati-hatian, enggan menunjukkan antusiasme maju dalam pemilihan, menunggu hasil survei elektabilitas dan dorongan dari representasi masyarakat maupun dari internal partai," papar Efriza.

Menurut alumni Jurusan Politik IISIP Jakarta ini, apa yang dilakukan Jokowi dapat dikatakan sikap rendah hati, juga kehati-hatian, jika tak ingin dianggap gimmick. Namun diyakini Jokowi akan mengizinkan jika anaknya maju sebagai calon kepala daerah, apalagi jika itu ditugaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Disinyalir Jokowi menyampaikan itu sebagai sinyal Kaesang agar mengerem dulu keinginan dirinya. Sambil melihat situasi pro dan kontra dinasti politik Jokowi karena keikutsertaan anak dan mantu Jokowi. Sisi lain, ia dan PDIP sedang konsentrasi dulu untuk Pemilu Serentak 2024, khawatir malah gerakan politik Kaesang menjadi blunder bagi PDIP dan Jokowi," katanya.

Selain itu, Jokowi diduga masih mengamati popularitas dan elektabilitas Kaesang, maupun dukungan kelompok-kelompok maupun individu masyarakat kepada anak bungsunya untuk maju di Pilkada Depok.

"Sehingga nantinya jabatan itu bukan dicari, tapi diamanatkan, dipercayakan, dari masyarakat dan partai PDIP. Ini adalah karakter politik dari Jokowi dan keluarganya yang dibangunkembangkan sebagai kesepakatan dasar mereka berpolitik," ujarnya.

Ia menambahkan, Jokowi mungkin saja perlu melakukan itu, karena belum tahu juga nantinya kemungkinan Kaesang ditempatkan di mana oleh PDIP. Apa yang dilakukan Kaesang diduga bagian dari tes ombak oleh adik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu.

"Pernyataan Jokowi juga bagian menurunkan tensi politik panas di daerah untuk konsentrasi di Pemilu Serentak 2024, sambil menaikkan kualitas Kaesang sebagai pebisnis pisang di Depok, agar menghasilkan gelombang desakan dari masyarakat mengharapkan Kaesang ikut di pilkada," ucap Efriza.

Selanjutnya ide Jokowi dan Heru Budi WFH tekan polusi Jakarta dikritik...

<!--more-->

2. Ide WFH Jokowi dan Heru untuk Tekan Polusi Jakarta Dikritik, Pengamat: Seperti Aspirin, Tiba-tiba Sembuh

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.

Menurut Trubus, ide WFH seperti jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan polusi udara di Jakarta yang terus memburuk beberapa waktu belakangan ini.

"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh" Kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.

Trubus mengatakan, hal-hal yang sifatnya jangka pendek seperti kebijakan WFH, tidak bisa dijadikan solusi masalah polusi udara. Ia menilai usulan WFH itu hanya sekedar wacana. Seharusnya, kata dia, setiap kebijakan pemerintah yang akan diterapkan harusnya sudah terimplementasi, terevaluasi dan berkesinambungan.

Ia juga mengatakan, dulu masyarakat mau untuk WFH dikarenakan adanya pandemi Covid-19, namun saat sudah normal seperti ini masyarakat tidak akan mau, begitupun perusahaan swasta "Gimana caranya menekan masyarakat biar gak bermobilitas?" ucapnya meragukan ide WFH yang disampaikan pemerintah.

Jika ingin menjalankan WFH, kata dia, pemerintah belum punya perangkat apapun untuk mengukur kinerja sedangkan jika hadir langsung di kantor produktivitas bisa terus didorong.

Apabila Presiden Jokowi meminta semua kalangan untuk WFH, bahkan sampai swasta, maka pemerintah harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta. Karena kebijakan tidak bisa menekan masyarakat untuk patuh, sedangkan jika hanya imbauan hal itu tidak akan efektif karena tidak adanya konsekuensi membuat masyarakat tidak akan patuh.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa solusi yang lebih baik untuk polusi ini adalah melakukan uji emisi seperti yang tertuang di Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2022.

Ia menuturkan, selama ini peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau belum dijalankan secara optimal. "Akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah kebakakaran jenggot" Kata dia.

Trubus mengatakan, apabila sumber utama polusi adalah dari transportasi, maka uji emisi adalah pilihan yang tepat, bahkan, ia melanjutkan, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan.

Namun tantangannya, menurut dia, selain diperlukan anggaran untuk uji emisi, masyarakat juga dinilai tidak siap dan banyak yang menolak karena dianggap menyulitkan. Demikian pula dengan pembatasan usia kendaraan, akan ditentang oleh pemilik usaha motor dan mobil bekas.

"Jadi persoalan polusi ini persoalan klasik, kaya kaset rusak diputer-puter, tapi gak ada solusi" Terangnya.

Rencana penerapan WFH kembali muncul dalam rapat terbatas di Istana Negara yang membahas polusi udara di Jakarta.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan 'hybrid working', 'work from office', 'work from home' mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Usai rapat, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja hibrida terhadap para ASN.

Ia mengatakan para aparatur sipil negara DKI Jakarta nanti ada yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH). Rencananya, sistem kerja hibrida itu mulai diberlakukan September nanti atau bulan depan.

Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, mengatakan sistem hibrida ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat terbatas tentang buruknya kualitas udara Jakarta di Istana Negara.

"WFH itu 50 persen : 50 persen atau 40 persen : 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan WFH," kata Heru.

Selanjutnya alasan Kapolda Metro Jaya datangi rumah terduga teroris di Bekasi...

<!--more-->

3. Alasan Kapolda Metro Jaya Datangi Rumah Terduga Teroris di Bekasi

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasannya turun langsung mengecek rumah terduga teroris berinisial DE di Bekasi, Senin malam. Karyoto ingin mengecek barang bukti yang diamankan polisi dari rumah itu.

Kapolda mengatakan hasil penggeledahan dan penyitaan oleh Densus 88 menunjukkan ada belasan senjata mulai dari senjata api laras panjang dan laras pendek serta senjata airsoft gun yang dimodifikasi menjadi senjata api.

"Ini yang sangat berbahaya, kenapa saya ingin melihat TKP?, seperti apa sebenarnya masyarakat kita yang terpapar teroris dan sudah jadi teroris itu, kita pengin lihat," kata Karyoto kepada awak media di lokasi, Senin malam, 14 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penelusuran polisi, DE cenderung tertutup, tetapi sesekali bersosialisasi dengan warga setempat. Karyoto pun tidak menjelaskan secara detail mengenai jaringan atau peran terduga teroris Bekasi itu.

Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar selalu waspada jika terdapat warga pendatang baru. Warga diimbau segera melapor ke pengurus RT setempat, jika mengetahui ada pendatang baru yang tertutup dan bersikap aneh.

"Kalau ada yang aneh-aneh, laporkan ke ketua RT, ketua RT nanti bisa sampaikan binmas atau babinsa sehingga bisa kita deteksi lebih dini," ujar Karyoto.

Kemarin, Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 Polri menangkap satu orang terduga teroris di Bekasi. Pria ini sehari-hari disebut bekerja sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KAI.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan satu terduga teroris itu ditangka[ Densus 88 di rumahnya di Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, pukul 13.17 WIB.

"DE merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad melalui Facebook," kata Ramadhan saat dihubungi.

Kata Ketua RT Soal Sosok Terduga Teroris

Ketua RT 07 RW 027 Bekasi Utara Ichwanul Muslimin tak menyangka warganya itu ditangkap Tim Densus 88 Polri. Dia mengenal DE sebagai sosok yang ramah. "Kalau rapat-rapat RT dia datang, karena itu kami enggak menyangka," kata Ichwanul kepada wartawan.

Ichwanul mengatakan bahwa DE yang baru tinggal di wilayah tersebut selama enam bulan itu sehari-hari bekerja sebagai pegawai BUMN. DE, kata Ichwanul, tinggal bersama anak dan istrinya di sebuah rumah kontrakan.

Meski beberapa kali suka berinteraksi dengan warga sekitarnya, menurut Ichwanul, DE tergolong warga yang tertutup dan tidak banyak berbincang. Selebihnya pria yang ditangkap Densus 88 katrena diduga teroris itu disebutkannya cukup tertib administrasi lingkungan, dan ikut iuran perbaikan jalan lingkungan juga. "Istrinya sedang hamil sekitar enam hingga tujuh bulan," ujar Ichwanul.

Pilihan Editor: Rapat Bersama Jokowi, Heru Budi Sampaikan Langkah Perbaikan Kualitas Udara Jakarta