TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Langkah tersebut mulai dari kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi ASN DKI, memberikan sanksi bagi industri yang melanggar aturan lingkungan, hingga mewajibkan gedung-gedung tinggi memasang water mist generator.

Heru Budi pertimbangkan melanjutkan kebijakan WFH

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempertimbangkan kebijakan WFH bagi ASN DKI terus dijalankan sampai musim hujan tiba. Heru Budi mengatakan akan mengevaluasi efektivitas WFH dalam mengurangi polusi. Menurut dia, jika sampai September belum ada tanda-tanda turunnya hujan, WFH 50 persen dilanjutkan sesuai rencana.

"Nanti kami evaluasi, kalau sudah menjelang musim hujan, kami mungkin, sampai dengan September, secara bertahap nanti kita cek satu persatu," kata Heru usai menyerahkan hasil bedah rumah untuk RW kumuh di Menteng, Ahad, 10 September 2023.

Sebelumnya, untuk membantu mengurangi polusi udara di Jakarta, Pemprov DKI memberlakukan kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI, yang berlaku sejak 21 Agustus dan direncanakan berakhir pada 21 Oktober 2023. Selain itu, saat KTT ASEAN ke-43 berlangsung dari 5 hingga 7 September kemarin, Pemprov DKI juga memberlakukan kebijakan WFH 75 persen.<!--more-->

Tindak tegas industri nakal yang cemari udara

Heru juga menyatakan bahwa Pemprov DKI akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan hidup. Heru Budi menyatakan bahwa pihaknya juga melihat aspek perizinan dalam pengawasan polusi udara. Pemprov DKI akan mengambil tindakan tegas jika tidak memenuhi persyaratan perizinan atau tata ruang.

"Kalau mereka sudah melanggar aturan, apalagi lingkungan hidup kami lakukan tindak tegas," kata Heru, Ahad, 10 September 2023 dikutip dari Antara.

Menurut dia, industri-industri yang diduga melanggar akan diberikan panduan untuk mengikuti persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. "Aturannya, kan, sudah ada kalau bangun pabrik dan lain-lain," katanya.

Jika tidak, Pemprov DKI akan berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Setelah diberikan peringatan, saya yakin para industri akan mematuhi," kata dia.

Hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegel tiga perusahaan penampungan (stockpile) batu bara yang dinilai mencemari lingkungan. Ketiga gudang batu bara yang ditutup, yakni PT Bahana Indokarya Global di Jakarta Timur, PT Trada Trans Indonesia serta PT Trans Bara Energy yang dua-duanya di wilayah Jakarta Utara.

Selain itu, pemerintah juga menutup sementara pabrik arang rumahan di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Water mist generator akan diproduksi sebanyak jumlah gedung tinggi

Heru juga meminta agar seluruh gedung milik Pemprov DKI dipasang alat kabut udara (water mist) untuk menekan polusi udara. Ia meminta Senin ini agar semua kantor pemerintah daerah sudah terpasang water mist generator.

Heru menyatakan bahwa pemasangan kabut air di gedung di Jakarta sangat penting untuk mengurangi polusi udara. Meskipun polusi udara sempat meningkat selama KTT ASEAN, Pemprov DKI berusaha menguranginya.

"Alhamdulillah yang pertama udara di Jakarta membaik tetapi ini, kan, harus jangka panjang, bukan berarti udara hari ini membaik terus persyaratan atau gedung-gedung tinggi tidak memiliki water mist," katanya.

Heru lantas mengatakan water mist generator akan diproduksi sebanyak gedung tinggi yang ada di Jakarta.

"Ya sebanyak-banyaknya, sebanyak gedung tinggi di Jakarta, saya minta semuanya harus aktifkan untuk kita bersama," kata Heru Budi usai menyerahkan hasil bedah rumah di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 10 September 2023.

Heru mengatakan bahwa stok water mist generator saat ini terbatas. BRIN tidak dapat memasok seluruh gedung tinggi di Ibu Kota.

"Stoknya terbatas, tapi, kan, nanti bisa dimodifikasi masing-masing," katanya.

Selain kantor gedung milik Pemprov DKI, Heru Budi juga mewajibkan gedung-gedung tinggi milik swasta memasang water mist generator untuk mengurangi polusi udara. Namun, Pemprov DKI tidak memberi bantuan pembiayaan untuk pemasangan alat ini.

“Ya, beli masing-masing. Namanya kondisi kekeringan cuaca panas, kan, tidak tahun ini saja,” terang Heru usai rapat dengan Direktur Utama PT PLN dan Astra di Menara Astra, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023.

NUR KHASANAH APRILIANI | AHMAD FAIZ IBNU SANI

Pilihan Editor: Heru Budi Bersyukur Langit Jakarta Lebih Cerah, Fauzi Bowo: Tolong Dicermati Penyebabnya