TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kritik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang ingin tertibkan alat ukur kualitas udara tak berizin milik swasta. Walhi sebut jasa pemantauan udara jswasta ustru membantu pekerjaan pemerintah.

Juru Kampanye Walhi DKI Jakarta M. Aminullah mengklaim, data kualitas udara yang ditawarkan swasta lebih lengkap ketimbang pemerintah. “Sebenernya kan mereka membantu, karena alat ukur dari pemerintah juga tidak banyak," kata Aminullah saat dihubungi TEMPO pada Kamis, 21 September 2023.

Penyampaian informasi kualitas udara versi pemerintah, kata Walhi, juga tidak menarik.

Menurut Aminullah, data polusi udara yang disediakan oleh swasta lebih unggul daripada yang dimiliki pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Terdapat beberapa fitur yang lebih lengkap seperti rekomendasi aktivitas, perbandingan polusi antarkota, dan penyebaran geografis polusi udara.

“Itu kan tidak selengkap yang diberikan penyedia jasa pemantau dari lingkungan luar negeri dan dalam negeri. Itu kan semua ada di swasta sementara pemerintah tidak ada,” ujarnya.

Dia menilai masyarakat lebih percaya pada data yang disediakan swasta ketimbang pemerintah. Ia merasa heran mengapa kepercayaan masyarakat terhadap alat ukur polusi udara swasta justru menjadi permasalahan.

“Makanya masyarakat sudah tidak begitu percaya ke pemerintah. Akhirnya, mereka beralih ke swasta. Kepercayaan publik terhadap pemerintah itu hilang," kata Aminullah.

Jubir Walhi itu menilai indeks kualitas udara yang disampaikan pihak swasta yang berkompeten dan terpercaya juga bermanfaat. “Kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu seperti apa? Ada swasta yang berkompeten, dia punya alat banyak, kenapa tidak dimanfaatkan? Toh, masyarakat juga lebih percaya mereka daripada pemerintah.”

Pilihan Editor: DLH DKI Mau Batasi Alat Ukur Kualitas Udara Swasta, Greenpeace: Pengalihan Isu Polusi