TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro Tempo.co sejak kemarin hingga pagi ini, Kamis, 12 Oktober 2023 diawali dari pernyataan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto tentang dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Berita lainnya tentang pujian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena menjadi antithesis dari Anies Baswedan

Artikel yang juga banyak dibaca adalah rencana Pemprov DKI menarik pajak dari toko online dan ojek online

Berikut tiga berita terpopuler Metro Tempo.co:

1. Kapolda Metro Jaya Jamin Usut Tuntas Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah masuk tahap penyidikan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto menjamin akan mengusut tuntas kasus tersebut.

"Ya kalau perkara sudah masuk akan kami selesaikan," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Saat ini, dia mengatakan, polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Salah satu yang sudah dimintai keterangan adalah SYL.

Kemudian pada hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar. Nama perwira menengah Polri itu disebut-sebut dalam perkara ini.

Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan komisi antirasuah sudah masuk tahap penyidikan sejak Jumat, 6 Oktober 2023, bersamaan dengan beredarnya foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan SYL. Peningkatan status perkara itu baru diumumkan esok harinya.

Karyoto mengatakan terus memantau kasus ini. "Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Kalau ada apa-apa, gelar perkara," tutur Kapolda Metro Jaya.

Baca selengkapnya di sini

<!--more-->

2. Setahun Heru Budi Penjabat Gubernur Jakarta, PSI Beri Pujian Karena Menjadi Antitesis Anies

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, mengapresiasi kinerja Heru Budi Hartono selama setahun memimpin Jakarta sebagai penjabat gubernur. Hal itu, kata dia, terbukti dengan berlanjutnya proses normalisasi sungai, yaitu merampungkan pengerjaan sodetan Ciliwung.

"Pak Heru berhasil meneruskan normalisasi sungai salah satunya menyelesaikan sodetan ciliwung yang sempat mangkrak zaman Pak Anies," kata William dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Oktober 2023.

William turut mengapresiasi Heru Budi yang membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota yang juga sempat berhenti di era Gubernur Anies Baswedan. "Tradisi baik yang harus diteruskan di mana rakyat langsung bisa mengadu ke pemimpinnya langsung," ujarnya merujuk kepada tradisi yang pernah dibuat di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu pun mengatakan, selama memimpin, Heru Budi sering turun langsung melihat problem yang terjadi di Jakarta secara langsung. "Pak Heru juga pemimpin yang suka blusukan dan turun ke lapangan untuk melihat masalah secara langsung," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini

<!--more-->

3. Pemprov DKI Mau Pajaki Online Shop dan Ojek Online

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad Salim Alatas mengatakan saat ini masih banyak potensi pajak yang belum tersentuh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Padahal objek pajak tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

“Kita nggak dapat keuntungan dari jalan tol. Coba dikaji lagi tiang pancang di tanah (DKI Jakarta). Itu komersial, tapi kita nggak dapat pemasukan sama sekali dari situ,” kata Habib yang dilansir dari website resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.

Oleh karena itu, Komisi C meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tak lagi mengandalkan pengenaan pajak eksisting untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, ia meminta Pemprov mengkaji pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang proyeksinya dinilai masih sangat kecil, yaitu Rp 1,5 triliun di 2024.

“Dari subsidi bahan bakar, ini potensinya sangat besar, jalanan macet dan kebutuhan bahan bakar naik terus. Dari situ digali bisa triliunan,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengakui memang masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Bapenda. Salah satunya yakni pajak toko online (online shop), serta pajak layanan transportasi online.

“Terkait masalah pajak tadi, ada sebenarnya. Misalnya Go-jek, Go-food dan sebagainya perlu kita pikirkan ke depan pajaknya. Kita juga perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko yang online ini, dan kita tidak bisa sendiri. Harus melibatkan pemerintahan pusat,” ucapnya.

Baca selengkapnya di sini

Pilihan Editor: Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Ini Rumah Irwan yang Disebut Sopir Syahrul Yasin Limpo Lokasi Penyerahan Uang