Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam acara Trophy Tour Piala Dunia U-17 2023 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Oktober 2023. TEMPO/Randy
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara menanggapi kritik atas kinerjanya selama satu tahun memimpin DKI Jakarta. Heru mengatakan kritik itu merupakan saran positif agar Jakarta lebih baik lagi.
"Kalau ada orang yang mengkritik berarti memperhatikan saya, berarti membantu saya untuk membangun Jakarta," kata Heru di ajang Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu, 15 Oktober 2023, seperti dikutip dari Antara.
Selama menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengemban tugas untuk menyelesaikan masalah banjir, tata ruang hingga kemacetan. Kemacetan Jakarta semakin parah karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahun.
"Kalau macet ya namanya pertumbuhan kendaraan lebih banyak ya, kalau penyelesaian macet kan tidak bisa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Pemerintah pusat sudah berbuat, Pemda sudah berbuat ya bersama masyarakat," ujarnya.
Soal masa tugasnya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan diperpanjang atau dihentikan setelah 1 tahun, Heru Budi menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Tergantung dari perintah Mendagri kan. Kalau diperpanjang, ya silakan kita jalankan tanggung jawab itu. Kalau tidak, ya kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden," ujarnya.
Pada saat ini Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menangani kemacetan Jakarta. Penyesuaikan siklus lampu lalu lintas, misalnya, bertujuan menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas. DKI juga menata parkir di ruas jalan dan memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.
DKI juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk integrasi moda transportasi di Jakarta. "Sehingga mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," ujarnya.
Heru Budi mengatakan kenyamanan pengguna transportasi warga Jabodetabek menjadi prioritas utama membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat untuk mewujudkannya.
