TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan kemacetan di DKI Jakarta bukan hanya tugas pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta saja. Namun, juga pemerintah daerah lainnya.

“Kan mobil masuk dari daerah lain, maka pada saat rapat di Istana saya sampaikan, pemerintah daerah yang lain juga harus turut membantu DKI,” ujar Heru pada Rabu, 18 Oktober 2023 di Balai Kota DKI Jakarta.

Selain itu, Heru berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan transportasi publik. Misalnya, dengan memperbanyak angkutan pengumpan atau feeder. Sekali lagi, tak hanya yang ada di wilayah DKI Jakarta tetapi juga daerah lainnya.

“Supaya dari rumah-rumah yang ada di luar jakarta itu, yang tidak saya bisa jangkau, feedernya mereka juga harus siapkan,” kata Heru. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyiapkan jalur inti, serta telah memberikan tarif yang murah.

Selain itu, Pemprov DKI akan menyesuaikan ulang waktu siklus lampu lalu lintas. Tujuannya untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tunda lalu lintas. Selanjutnya adalah penataan parkir pada ruas jalan. Di mana pemprov DKI akan memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda.

Tak jauh berbeda dengan masalah kemacetan. Heru menilai Pemprov DKI telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah polusi. Contohnya, bisa dibuktikan dengan penyemprotan alat water mist atau uji emisi. “Saya juga minta beberapa Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM) untuk setiap mobil yang masuk ke bengkel, itu mereka wajib juga mengecek emisinya,” ujar Heru.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengganti bus konvensional menjadi bertenaga listrik dan mengintegrasi antarmoda transportasi publik.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Ia berjanji akan berusaha menyelesaikan masalah kemacetan dan polusi di DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Heru Budi Tak Lanjutkan WFH ASN Pemprov DKI Karena Segera Musim Hujan