Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heru Budi Tak Lanjutkan WFH ASN Pemprov DKI Karena Segera Musim Hujan

Reporter

image-gnews
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan arahan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan arahan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengisyaratkan tidak akan memperpanjang uji coba bekerja dari rumah atau work from home (WFH) para aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan WFH bagi 50 persen ASN akan berakhir pada 21 Oktober 2023 nanti. Heru mengatakan para ASN akan kembali masuk kerja seperti biasa, dan dia akan mengevaluasi kebijakan tersebut.   

"WFH kan berakhir 21 Oktober, sudah, suruh masuk, nanti dievaluasi," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Heru, salah satu alasan WFH 50 persen tidak diperpanjang karena Jakarta segera memasuki musim hujan sehingga mereka dapat segera beraktivitas lagi.

"Sudah menjelang musim hujan, ya suruh masuk," ucap Heru.

Heru belum bisa mengungkapkan seberapa efektif kebijakan WFH 50 persen bagi ASN DKI Jakarta.

Namun, laporan evaluasi tersebut akan dijelaskan jika sudah mendapatkan laporan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam waktu dekat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita kan uji coba, efektivitasnya bagaimana. Nanti dapat laporan dari Dishub dan BKD. Nanti nyusul datanya, data lengkap," ujar Heru.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga bulan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

Pemprov DKI menerapkan uji coba WFH 50 persen sebanyak 23.343 orang. Penerapan WFH ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (WFH).

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengatakan volume lalu lintas (lalin) turun sebesar 1,69 persen selama penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.

 "Jadi, volume lalin pada 4-8 September dibandingkan dengan 7-11 Agustus itu turun 1,69 persen," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

Pilihan Editor: Warga Jakarta Diklaim Tak Mengeluh ASN DKI Sudah Tiga Pekan WFH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

13 jam lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini

Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi saling balas respons. Apa duduk perkaranya?


Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

15 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menyapa masyarakat, Selasa, 25 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

Empat ribu guru honorer di DKI Jakarta, diangkat menjadi guru tanpa sepengetahuan Disdik. Heru Budi tak beri sanksi.


Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

1 hari lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

Anies Baswedan berkomentar soal pernyataan Heru soal menjadi kambing hitam.


Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

Disdik DKI Jakarta akan membuka pendaftaran jalur kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024. Guru honorer diminta mendaftar.


Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

Anies menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong Pj Gubernur Heru Budi.


Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

2 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini.


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

4 hari lalu

Sampah terlihat memenuhi aliran kali Cilliwung di pinggiran pemukiman Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Minggu, 23 Juni 2024. Meskipun telah dibersihkan oleh petugas terkait, kurangnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan sungai tersebut tidak pernah bersih dan dipenuhi tumpukan sampah limbah rumah tangga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Pakai Kepulauan Seribu untuk Penampungan Sampah

Greenpeace menilai rencana pemerintah menggunakan satu pulau di Kepulauan Seribu, untuk menampung sampah berpotensi mencemari laut.