Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Rabu, 25 Oktober 2023 10:09 WIB

Stick cone jalur sepeda permanen yang rusak di Jalan Salemba, Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024. Alasannya, target pembangunan jalur sepeda sudah terpenuhi.

"Sesuai RPD atau Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, untuk pembangunan jalur sepeda targetnya 2024 sepanjang 298 kilometer," kata Syafrin dalam Rapat Kerja bersama Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Selasa 25 Oktober 2023.

Dia menyampaikan jalur sepeda saat ini sudah tersedia sepanjang 301 kilometer, yang secara jumlah telah memenuhi target. Oleh karena itu, pada APBD DKI 2024 nanti Dishub hanya mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalur sepeda.

"Sehingga fungsi jalur sepeda dari aspek keselamatan pesepeda tetap terjamin saat mereka melintas di jalur sepeda," ujarnya.

Alokasi anggaran Rp 7,5 miliar di APBD 2023 juga tak mencakup penambahan jalur sepeda. Alokasi terdiri dari Rp 2 miliar untuk proses evaluasi jalur sepeda secara keseluruhan. Menurut Syafrin, proses itu sudah dijalani tahun in.

Advertising
Advertising

"Kemudian, Rp 5 miliar lebih itu untuk pemeliharaan dan ini sudah kami lakukan sampai dengan tahun ini juga," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan tidak ada anggaran khusus untuk pencabutan stick cone yang terdapat di sejumlah jalur sepeda tahun ini. Sebab, kegiatan itu dilakukan oleh petugas pemantau dalam melakukan monitor lalu lintas.

"Kemudian, stick cone yang sudah dicabut ini nantinya akan diganti dengan mata kucing, sehingga pada malam hari (jalur) ini akan terlihat untuk pesepeda," kata Kepala Dishub DKI itu.

Syafrin pun menegaskan bahwa pencabutan stick cone yang dilakukan anggotanya bukan upaya penghapusan jalur sepeda.

Pilihan Editor: Viral Orang di Atas Motor Mental Dihantam Fortuner di Jakarta Barat

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polisi Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya

19 hari lalu

Polisi Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya

Polres Mukomuko, Bengkulu, melarang sepeda listrik beroperasi di jalan raya usai menerima laporan pengguna kendaraan bermotor yang terganggu

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

24 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

41 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

52 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

58 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

19 Maret 2024

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya