Sore Ini, BEM UI Gelar Kultum Kebangsaan Lawan Pengkhianatan Konstitusi oleh Dinasti

Selasa, 7 November 2023 13:02 WIB

Ketua BEM UI Melki Sedeo Huang bersama Aliansi BEM se-UI menyampaikan penundaan adu gagasan bacapres di Lapangan Rotunda Gedung Rektorat Kampus UI Depok, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah

TEMPO.CO, Depok - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggelar kultum kebangsaan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Politik Dinasti hari ini, Selasa, 7 November 2023. Sejumlah narasumber, antara lain akademi juga pengamat politik Rocky Gerung, dihadirkan dalam kuliah yang akan mengambil lokasi di Lapangan Rotunda Kampus UI Depok mulai pukul 15.30 WIB tersebut.

"Kami bersama para narsum akan kultum kebangsaan untuk membahas Putusan MK kemarin dan politik dinasti," kata Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, saat dimintai konfirmasinya, Selasa pagi.

Ia menyebut situasi politik dan hukum yang hari ini berkecamuk hingga terbitnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres sebagai latar belakang acara bertajuk 'Kuliah Kebangsaan Kuliah untuk Melawan: Pengkhianatan Konstitusi oleh Dinasti' itu.

"Putusan MK ini, ditambah pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah mencuat namanya, memberikan keresahan baru akan situasi demokrasi juga konstitusi Indonesia," kata Melki.

Untuk itu, lanjut Melki, BEM UI memilih untuk berkomentar dan mengadakan kultum kebangsaan. Narasumber selain Rocky Gerung adalah pendiri Lokataru Haris Azhar, pakar ekonomi Faisal Basri, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan Titi Anggraini dari PERLUDEM.

Advertising
Advertising

Seperti diketahui putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada telah memicu kontroversi. Sebabnya, putusan yang membuat anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 itu dibuat oleh majelis hakim MK yang dipimpin paman Gibran, Anwar Usman.

Pilhan Editor: Hujan Awal November, DKI Saring Lebih dari 70 Ton Sampah Kiriman di Ciliwung

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

35 menit lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

1 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

2 hari lalu

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

MKMK masih mendalami pokok laporan terhadap Anwar Usman. Namun, pemeriksaan belum bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

3 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

3 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

3 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

4 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

4 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya