TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan jalur sepeda di Jakarta saat ini tak disertai pemetaan yang jelas. Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyampaikan itu saat diminta tanggapannya atas keputusan komunitas Bike to Work (B2W) mencabut status kota ramah sepeda dari DKI Jakarta.

Menurut Yayat, pemerintahan di DKI Jakarta saat ini memiliki orientasi pembangunan jalur sepeda yang bersifat jangka pendek. Jalur sepeda hanya difokuskan pada pembangunannya, tidak dibarengi pemetaan. "Baru sampai kepada output. Dampaknya belum ada," ujar Yayat ketika dihubungi, Kamis, 9 November 2023.

Ia menjelaskan, pemetaan serta konsep perlu disusun agar pesepeda bisa menikmati fasilitas lajur yang sudah ada. Tanpa pemetaan, kata Yayat, berakibat kepada masyarakat yang sudah telanjur malas untuk memakai sepeda sebagai alat transportasi. "Apalagi bersepeda untuk pergi kerja, agak sulit itu," ujarnya.

Yayat menyarankan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berani memetakan zona khusus sepeda, ketimbang hanya membangun jalur sepeda. Termasuk mengembalikan keberadaan layanan sepeda sewaan yang disebutnya kini menghilang.

"Dulu banyak sepeda merah itu yang bisa disewakan, parkir sepeda di MRT juga dulu banyak, ke mana sekarang?" ucapnya.

Ia mencontohkan negara Singapura yang sudah menuju menjadi kota sehat dengan mengendalikan kendaraan pribadi yang mendorong kepadatan. Untuk sampai ke sana, kata Yayat, Pemprov DKI bisa lebih dulu menetapkan koridor khusus perihal jalur sepeda ini.

"Misal di SCBD. Turun dari halte atau stasiun dekat situ, kemudian lanjut naik sepeda. Selain sepeda dilarang melintas," ujarnya.

Menurut dia, konsep yang seperti itu yang ideal untuk pesepeda, sehingga jalur sepeda yang dibangun bisa dimaksimalkan oleh penggunanya.

Pilihan Editor: Prediksi Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Hujan di Bekasi yang Paling Deras