TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Sabtu pagi dimulai dari sejarah Kali Cisadane yang meluap tanpa peringatan dini. Berbeda dengan Kali Ciliwung, hulu Cisadane minim sistem peringatan dini sehingga menyulitkan penanganan banjir di kawasan aliran sungai tersebut.

Berita terpopuler lain adalah jumlah penerima KJP Plus tahun ini bakal berkurang signifikan, dan itu sudah dimulai pada tahap pertama 2023. Data ini sudah final sehingga setelah keputusan gubernur diterbitkan, Dinas Pendidikan akan langsung menyurati Bank DKI Jakarta pada hari itu juga.

Berita terpopuler ketiga adalah Pemprov DKI memperketat penerima KJP Plus tahap II 2023 ini. Dinas Pendidikan DKI hanya memilih pemeringkatan desil 1 hingga 3.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Sabtu, 25 November 2023:

1. Sejarah Kali Cisadane yang Meluap tanpa Peringatan Dini

Ratusan rumah warga di Perumahan Pesona Serpong RW 8 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, terendam banjir dari luapan Kali Cisadane pada Rabu dinihari hingga pagi, 22 November 2023. Minimnya sistem peringatan dini dari hulu Sungai Cisadane disinyalir menjadi hambatan penanggulangan banjir di kawasan aliran sungai tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan berharap Pemerintah Provinsi Banten bisa segera turun tangan membantu penanganannya karena banjir terjadi juga di wilayah Tangerang dan Kabupaten Tangerang. “Di aliran Cisadane tidak ada imbauan akan adanya kiriman air dari Bogor, tepatnya di hulu sungai,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang Selatan, M. Faridzal Gumay, Kamis 23 November 2023.

Lantas, bagaimana sejarah Sungai Cisadane?

Sejarah Kali Cisadane

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan Sungai Cisadane menyimpan nilai sejarah yang besar. Menurut dia, banyak kapal dagang yang memasuki muara sungai itu pada abad ke-16.

“Sungai Cisadane memiliki nilai historis yang sangat besar. Menurut catatan sejarah pada abad ke-16, banyak kapal dagang kecil yang berlayar di muara Cisadane di pesisir laut Jawa untuk berlabuh di Tangerang,” ucap Andika dalam sambutannya pada peringatan Hari Sungai Dunia di bantaran Sungai Cisadane, Serpong, Kabupaten Tangerang, Jumat, 24 September 2021, dikutip dari portal Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

Sementara itu, berdasarkan arsip TEMPO, Selasa, 29 Oktober 2019, keris luk 11 dan sejumlah barang antik sempat ditemukan di Sungai Cisadane. Penemuan itu dinilai dapat mengungkap asal-muasal pembentukan wilayah tersebut.

Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Tangerang, Achmad Syafei, menuturkan bahwa penemuan benda antik merupakan mata rantai pengungkapan sejarah Tangerang.

“Dengan temuan benda-benda ini akan memperkuat deskripsi asal-usul pembentukan Tangerang dan peristiwa bersejarah di Desa Lengkong Kulon,” ucapnya saat meninjau lokasi penemuan keris di Kampung Kyai, Desa Lengkong Kulon, Pagedangan, Senin, 28 Oktober 2019.

Dalam peninjauannya, Syafei mencatat sejumlah temuan barang antik dari dasar Kali Cisadane dan beberapa titik di Desa Lengkong Kulon. “Ada patung naga, pedang, teko, mortir, keris, batu nisan bertuliskan aksara Cina kuno, hingga tusuk konde dan uang logam,” ujar dia.

Pemangku Adat sekaligus Pendiri Balai Adat Kearifan Tangerang, Kanjeng Raden Tumenggung Muklis, menjelaskan bahwa temuan benda antik memang sering terjadi di desa tersebut. “Namun beberapa bulan belakangan ini semakin banyak dan seperti bermunculan,” katanya.

Sebagian benda yang ditemukan, kata Muklis, berkaitan dengan sejarah Kampung Kyai yang erat dengan pusat penyebaran Islam, sejarah Tangerang, serta Peristiwa Lengkong. “Ini sesuai dengan kisah yang dibukukan,” ucapnya.

Penemuan sejumlah mortir, lanjut Muklis, kemungkinan besar berhubungan dengan Peristiwa Lengkong berdarah pada 25 Januari 1946. Lengkong sendiri merupakan tempat bersejarah di Tangerang yang belum banyak terungkap.

“Ditemukannya benda-benda ini (di Kali Cisadane) mendukung pembangunan museum diorama Kabupaten Tangerang dan perubahan Hari Jadi Kabupaten Tangerang, dari awalnya 27 Desember menjadi 13 Oktober,” ujar Muklis.

Selanjutnya posisi terkini dana KJP Plus November 2023...

<!--more-->

2. Posisi Terkini Dana KJP Plus November 2023: Data Dipastikan Final, Bank DKI Bisa Diminta Lembur

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi menerangkan posisi dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus bulan ini yang belum juga cair. Masih beberapa tahap lagi sebelum diteken Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi, yang ditargetkan akhir November, posisi dana saat ini disebutkan masih berada di inspektorat.

Upaya selanjutnya adalah harus melalui tahap biro hukum, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta, baru setelahnya dituangkan dalam draf keputusan gubernur (kepgub) untuk ditandatangani. "Hal itu menjadi syarat administratif yang harus diselesaikan sebelum dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat," kata Waluyo saat dihubungi pada Kamis 22 November 2023.

Waluyo memastikan soal data sudah final. Karenanya, setelah keputusan gubernur diterbitkan, Dinas Pendidikan akan langsung menyurati Bank DKI Jakarta pada hari itu juga. “Kami langsung melakukan perintah kepada Bank DKI untuk memindahbukukan dana yang ada, dari rekening khusus ke rekening masing-masing siswa penerima KJP Plus,” ujarnya.

Bahkan, jika diperlukan, pegawai Bank DKI akan diminta lembur. Ini disebutnya biasa dimintakan. “Artinya kalau toh misalnya kepgub ditandatangani jam 4 sore, ya kami minta Bank DKI lembur ya,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan proses uji kelayakan dan verifikasi ulang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi data syarat penerima KJP Plus dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Sebanyak empat tahap pembersihan data telah dilalui untuk penerima KJP tahap satu 2023.

Dari uji kelayakan dan verifikasi itu ditemukan ada 75.497 siswa tidak layak menerima KJP Plus. Mereka ada yang karena data alamatnya kosong sebanyak 36 siswa, lalu ada 22.024 siswa yang alamatnya tidak ditemukan.

Selain itu, adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219 siswa, memiliki mobil sebanyak 21.462 siswa, memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa.

Lalu ada yang telah meninggal sebanyak 406 siswa, pindah ke luar DKI Jakarta sebanyak 11.867 siswa. Juga data 862 siswa tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri dan tidak dilakukan musyawarah kelurahan sebanyak 6 siswa.

Dengan demikian, jumlah penerima KJP Plus tahun ini bakal berkurang signifikan, dan itu sudah dimulai pada tahap pertama 2023. "Jadi sudah bersih sebenarnya di tahap I," kata Waluyo sambil menambahkan, "Tahap II ini, yang sekarang dalam proses penetapan dengan kepgub, ini adalah penerima yang sudah di-cleansing-nya masih memenuhi persyaratan, ditambah ada penerima baru yang mengisi penerima KJP Plus yang lulus Juni tahap I.”

Selanjutnya DKI perketat seleksi penerima KJP Plus, ada 70 ribu siswa tidak layak...

<!--more-->

3. DKI Perketat Seleksi Penerima KJP Plus Buntut Temuan 70 Ribu Siswa Tak Layak

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Waluyo Hadi mengatakan pihaknya harus menentukan skala prioritas untuk penerima manfaat KJP Plus tahap II 2023.

“Kami ambil dari yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) layak, sudah kami padankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” kata Waluyo dihubungi TEMPO pada Kamis, 22 November 2023.

Pada penerimaan KJP Plus tahap II 2023 ini, Waluyo mengatakan hanya memilih pemeringkatan desil 1 hingga 3. Artinya, warga yang terdaftar sebagai penerima KJP Plus tahun ini lebih diseleksi secara ketat.

Sementara, masyarakat yang terdata di desil 4 sampai 10 hanya diakomodir karena slot yang tebatas. “Ini sudah data yang semoga benar-benar tepat sasaran ya, (data) yang baru malah lebih ketat karena diambil yang desil 1,2,3 saja,” ucapnya.

Hal itu dilakukan sebagai evaluasi dan respon dari masyarakat yang mengirimkan banyak aduan penerima tidak layak di DTKS.

“Sebenarnya kalau sudah terdaftar di DTKS mestinya itu adalah data resmi. Sekali lagi, ini dirilis oleh institusi negara. Namun demikian, karena ada pengaduan atau feedback, sudah ada di DTKS, kok, rupanya menurut yang mengadukan tidak tepat sasaran,” kata Waluyo.

Ia menargetkan agar pencairan dana KJP Plus Tahap II 2023 cair di akhir November ini. Namun, persetujuan itu masih mandek di inspektorat sebelum diterbitkan keputusan gubernur resmi.

Dinas Pendidikan DKI telah melakukan pembersihan DTKS untuk mengkategorikan penerima layak dan tidak layak sesuai syarat bantuan dana sosial.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun tidak layak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I tahun 2023. Temuan itu didasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022.

Dari uji kelayakan dan verifikasi, ditemukan ada 75.497 siswa tidak layak menerima KJP Plus. Karena alamatnya ada yang blank (kosong) sebanyak 36 siswa, lalu ada 22.024 siswa yang alamatnya tidak ditemukan.

Selain itu, Disdik menemukan adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219 siswa, memiliki mobil sebanyak 21.462 siswa, memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa, meninggal dunia sebanyak 406 siswa, dan pindah ke luar DKI Jakarta sebanyak 11.867 siswa.

"Tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 862 siswa, dan tidak dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) sebanyak 6 siswa," ujar Plt Disdik DKI Purwosusilo.

Purwosusilo menjelaskan warga DKI Jakarta dapat mengecek status DTKS Layak sebagai penerima KJP Plus atau KJMU melalui laman https://kjp.jakarta.go.id/ pada menu "periksa status KJP" atau "periksa status KJMU".

Warga DKI Jakarta bisa mengetahui melalui NIK miliknya untuk status diterima atau ditolak. Pada status ditolak juga tertulis dengan jelas alasan mengapa ditolak.

Pilihan Editor: Banjir Kiriman Lewat Cisadane, Warga: Pernah Sampai Setinggi Atap