TEMPO.CO, Jakarta - Eks Juru Bicara Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilgub 2017, Anggawira, menyebut narasi Anies soal orang dalam dalam Debat Pilpres 2024 yang pertama beberapa waktu lalu multi-interpretasi. Narasi ditujukan Anies, capres nomor urut 01, kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres-nya.

Menurut Anggawira, peran 'ordal' juga diketahuinya ada dalam penempatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI saat Anies menjadi Gubernur Jakarta. "Saya memberi contoh perihal persepsi orang dalam dalam konteks Mas Anies menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta," katanya ketika dihubungi, Kamis malam, 21 Desember 2023.

Menurut persepsinya, orang-orang yang berada di TGUPP dan BUMD DKI kala itu merupakan teman-teman dekatnya Anies Baswedan sehingga politikus Gerindra ini juga mempertanyakan soal proses rekrutmennya. "Kalau orang-orangnya masih ada (di TGUPP dan BUMD DKI) berarti rekrutmennya benar, tapi kalau sekarang sudah enggak ada kan berarti berdasarkan kedekatan," ujarnya.

Ia menyebut, saat ini TGUPP dan BUMD DKI bentukan Anies itu sudah dibubarkan ketika Heru Budi Hartono menggantikan posisinya sebagai Penjabat Gubernur Jakarta. Menurut dia, jika TGUPP dan BUMD DKI itu bekerja dengan baik, semestinya dilanjutkan oleh Heru Budi.

"Buktinya sekarang saja dibubarkan dengan alasan efisiensi dan tidak ada dampak langsung secara konkret," kata Anggawira.

Sebutan adanya peran ordal di TGUPP dan BUMD DKI saat Anies menjadi Gubernur DKI, kata Anggawira, merupakan bagian dari kritiknya. "Sebelumnya dari pemerintah, DPRD, partai politik, fraksi yang di DPRD kan sudah mengkritisi (TGUPP dan BUMD DKI). Soal biaya terlalu mahal, jumlahnya terlalu besar, dan bertabrakan dengan ASN yang ada di Pemprov DKI," ucap Anggawira.

Terpisah, mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifa, membantah tudingan adanya peran orang dalam di penempatan anggota TGUPP serta jabatan di BUMD DKI era Anies Baswedan. Menurut dia, proses asesmen TGUPP dan BUMD DKI kala itu sangat ketat.

Ia mengatakan, ada lima orang ahli yang menguji seluruh calon tanpa terkecuali melalui pansel. Geisz menyebut kelima orang itu adalah Irham Dilmi, Zaki Baridwan, Maruli Gultom, Adnan Pandu Praja, dan Kepala Biro BUMD DKI yang namanya tidak disebutkan.

Menurut dia, saat itu ada beberapa relawan yang gagal lolos setelah diuji. "Gagal tidak bisa diloloskan. Jadi makanya banyak relawan yang marah karena tidak lolos asesmen padahal sudah berjuang," ujarnya.

Pilihan Editor: Awan Tewas Dibanting Ayahnya, Sosiolog Tegaskan Kemiskinan Picu Kekerasan