PWNU DKI Jakarta Gelar Muhasabah, Soroti Netralitas Organisasi di Pemilu 2024

Sabtu, 30 Desember 2023 11:17 WIB

Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Muhasabah Akhir Tahun PWNU DKI Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu, 30 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Muhasabah Akhir Tahun PWNU DKI Jakarta, bertajuk Doa Bersama untuk Pemilu Damai dan Berkualitas 2024. Acara itu digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Ketua panitia, Mulawarman Hanasse, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia berharap pemilu berjalan dengan aman, adil, dan integritas.

Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga netralitas, sehingga jemaah yang hadir tidak diperbolehkan menggunakan properti partai atau aksesoris yang bersifat kampanye.

"Jemaah juga diimbau untuk membawa kantong plastik atau tas untuk menyimpan sendal. Dan bagi jemaah yang membawa anak kecil atau balita diharapkan menggunakan pampers,” katanya dilansir melalui laman resmi NU Online Jakarta pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Sementara itu, Ketua Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Muhyiddin Ishaq menyampaikan agar dukungan anggota warga NU tidak membawa nama lembaga.

Advertising
Advertising

"Tahun ini tahun politik kadang-kadang suka diplesetkan. Ini secara kelembagaan aturan tidak boleh terlibat langsung pada politik praktis. Tapi jangan membawa nama organisasi atau perkumpulan," kata dia di Masjid Istiqlal pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif, Perwakilan Kementerian Agama RI, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Brigjen TNI Tatang Subarna, Kombes Bagya Wijaya, Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishaq, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta Faiz Syukron Makmun.

Pilihan Editor: Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenhub: Jakarta Masuk Daftar 50 Kota Maritim Terkemuka di Dunia

3 hari lalu

Kemenhub: Jakarta Masuk Daftar 50 Kota Maritim Terkemuka di Dunia

Jakarta masuk dalam daftar 50 kota maritim terkemuka di dunia, peringkat satu sebagai kota dengan kantor pusat perusahaan pelayaran terbanyak di dunia

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

3 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya