Viral Stiker Heru Budi Dinilai Ganggu Estetika, Ini Jawab Transjakarta

Kamis, 11 Januari 2024 16:08 WIB

Stiker Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Halte Transjakarta Balaikota, Jakarta Pusat. Transjakarta menyebut pemasangan stiker itu bagian dari sosialisasi pemilu aman.Tempo/Novali Panji

TEMPO.CO, Jakarta - Stiker Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang terpampang di beberapa halte Transjakarta viral di media sosial. Sejumlah warganet mengeluhkannya karena menilai mengganggu estetika.

Stiker bergambar Heru Budi itu disertai tulisan 'Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat'. Dalam penjelasannya, Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Wibowo, menyebutnya sebagai sosialisasi ajakan Pemilu 2024 yang aman.

"Stiker ini dipasang dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Wibowo ketika dihubungi, Kamis, 11 Januari 2024.

Ia mengatakan bahwa pemasangan stiker itu sudah dilakukan sejak 10 November 2023. Meski diprotes warganet, menurut dia, stiker yang menampilkan wajah Heru Budi itu masih akan terus terpasang karena bagian dari sosialisasi pemilu mendatang.

"Stiker ini masih terpasang karena ini bagian dari sosialisasi," ucapnya sambil menambahkan, pemasangan stiker itu hanya dilakukan di sejumlah halte.

Advertising
Advertising

Dari pantauan TEMPO, stiker Heru Budi itu terpasang di Halte Transjakarta Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Setidaknya ada empat stiker bergambar Heru Budi berukuran sedang menempel di dinding luar halte itu.

Rivando Bayu (22) salah satu warga Jakarta yang sedang menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte itu setuju stiker mengganggu estetika. "Sebenarnya enggak masalah kalau jumlahnya sedikit. Ini kan banyak berjejer di satu tempat," katanya.

Meski begitu, ia mengapresiasi pemasangan stiker itu jika tujuannya sebagai ajakan mendukung Pemilu 2024 berjalan aman.

Pilihan Editor: Warga Kampung Susun Akuarium Mengaku Produksi Sendiri Spanduk dan Baliho AMIN

Berita terkait

Cara Melacak Posisi Bus TransJakarta Secara Real-time di Google Maps Plus 13 Koridor TJ Beroperasi 24 Jam

2 hari lalu

Cara Melacak Posisi Bus TransJakarta Secara Real-time di Google Maps Plus 13 Koridor TJ Beroperasi 24 Jam

Berikut langkah-langkah melihat posisi bus TransJakarta secara langsung melalui Google Maps secara real-time. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

5 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

5 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

6 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

6 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

6 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

6 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya