Polda Metro Siap Kerahkan 162.313 Personel Gabungan untuk Menjaga TPS pada Hari Pencoblosan

Senin, 29 Januari 2024 17:05 WIB

Polda Metro Jaya menggelar rapat Koordinasi kesiapan pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024. Foto Polda Metro

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya akan mengerahkan sebanyak 162.313 personel gabungan untuk pengamanan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Personel gabungan itu terdiri dari Polri 20.291, TNI 10.890 serta 131.132 Linmas. Mereka akan melakukan pengamanan Pemilihan Presiden atau Pilpres dalam sebuah Operasi Mantab Brata.

"Diharapkan dengan kekuatan yang ada saat ini dapat mengcover seluru TPS di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya” ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Januari 2024.

Selain Karyoto, rapat koordinasi optimalisasi kesiapan pengamanan pemungutan dan perhitungan suara di Hotel Sahid ini hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya, Kabinda DKI, perwakilan Ketua KPU RI dan jajaran Kapolres.

Menurut Karyoto, rapat koordinasi ini untuk mencegah teradinya potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berpesan agar seluruh pihak menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam penyelengaraan pemilu.

Advertising
Advertising

Karyoto meminta seluruh jajaran serta stakeholder terkait untuk bersama-sama merumuskan serta menentukan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Jangan sampai kita underestimate dengan situasi saat ini,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kerawanan serta potensi gangguan yang terjadi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara ditentukan oleh beberapa faktor alam dan lingkungan.

Menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari ini, menurut Karyoto diperlukan persiapan pengamanan yang matang menjelang hari pencoblosan dengan melibatkan seluruh stakeholder agar terhindar dari gangguan.

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Diperiksa Soal Pencucian Uang Firli Bahuri? Kuasa Hukum: Sepertinya

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

3 hari lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

4 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

4 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

4 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya