TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu belakangan ini, tersiar kabar sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mundur dari jabatannya. Salah satunya yang telah resmi menyatakan mundur adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Mahfud Md menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kabinet Jokowi. Mahfud Md menyebut surat pengundurannya secara resmi akan diserahakan ke Presiden Jokowi ketika bertemu langsung.

"Dulu diangkat dengan penuh kepercayaan, sehingga saya bekerja dengan hati-hati, insyaallah baik. Saya akan pamit dengan penuh penghormatan kepada beliau," kata Mahfud pada sela kampanye di Lampung pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mahfud Md saat ini mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dia berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Adapun rencana pengunduran dirinya ini sempat diungkapkan Mahfud saat berkunjung ke Semarang untuk kegiatan kampanye bertajuk ‘Tabrak Prof’.

Saat itu, dia mengatakan pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Ganjar merekomendasikan Mahfud mundur dari jabatannya agar tak ada konflik kepentingan selama mereka berkontestasi.

“Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” Kata Mahfud Md di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.

Selain Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga kencang diisukan akan meninggalkan kabinet. Kabar tersebut bermula dari pernyataan ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. Dalam diskusi bertajuk Political Economic Outlook 2024, Faisal menyatakan telah mendengar kabar koleganya itu bakal mundur.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur,” kata Faisal dalam kesempatan itu.

Selain itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga mengatakan mendengar kabar ada lima menteri yang berencana mundur dari kabinet. Salah satunya adalah Sri Mulyani. “Itu kan nama-nama yang sudah lama diisukan,” kata Deddy saat dihubungi Tempo pada Kamis, 18 Januari 2024.

Sebelumnya, Mahfud Md dan Sri Mulyani pernah bekerja sama saat membongkar kasus korupsi dari salah satu petinggi di Direktorat Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Bagaimana kisahnya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Duet Mahfud - Sri Mulyani Bongkar Korupsi Rafael Alun

Kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi kejanggalan terhadap nilai harta pejabat pajak tersebut. Menurut hasil analisis KPK, nilai harta Rafael pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan profilnya.

“Ada indikasi profilnya tidak sesuai dengan nilai harta kekayaan dalam LHKPN,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi, Jumat, 24 Februari 2023.

Akibatnya, KPK pun bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai harta kekayaan Rafael Alun itu. Rafael sendiri merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut laporan LHKPN, dia memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56 miliar.

Di dalam LHKPN juga, Rafael diketahui memiliki surat berharga di enam perusahaan senilai Rp 1,5 miliar. Saat itu, Sri Mulyani pun menyatakan timnya telah mendalami mengenai laporan pajak keenam perusahaan milik Rafael. Pemeriksaan itu dilakukan setelah adanya permintaan dari KPK.

“Semuanya sudah diperiksa, nanti Pak irjen (Inspektur Jenderal) yang sampaikan,” kata Sri Mulyani, Selasa 7 Maret 2023.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan menemukan ada arus transaksi janggal Rafael Alun senilai Rp 500 miliar. Pihaknya pun memeriksa mutasi periode 2019-2023. “Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” kata Ivan, Jumat 3 Maret 2023.

Mahfud Md yang menjabat sebagai Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Pengarah Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkapkan bahwa dugaan pencucian uang oleh Rafael Alun itu sudah diendus oleh otoritas terkait sejak 10 tahun lalu. Sayangnya, laporan yang dikirim oleh anak buahnya tidak ditindaklanjuti.

“Itu gimana uangnya? Oh pak 10 tahun lalu sudah kami laporkan, tapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ditindaklanjuti,” kata Mahfud menirukan percakapannya dengan pejabat PPATK di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Usai dilakukan pemeriksaan, Mahfud pun membeberkan cerita pengungkapan uang Rp 37 miliar dalam deposit box milik Rafael Alun tersebut. Mahfud mengatakan temuan Rp 37 miliar itu terungkap ketika Rafael datang ke bank untuk membuka deposit box miliknya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang curiga dengan gelagat Rafael langsung memblokir deposit boxnya.

“Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke deposit box itu. Terus pada suatu pagi dia datang ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK,” kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan bersama Sri Mulyani, Sabtu, 11 Maret 2023.

Setelah pemblokiran, PPATK berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari dasar hukum pembukaan deposit box tersebut. Setelahnya, terungkap Rafael menyimpan uang tunai senilai Rp 37 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Mahfud Md menyebut ini sebagai praktik tindakan pencucian uang dan memang berawal dari kecurigaan. Kecurigaan ini mesti dikembangkan lagi untuk menjadi konstruksi hukum.

“Seperti itu pencucian uang, contohnya. Intelijen keuangan menemukan cara itu dan itu bukan bukti hukum, itu harus dikonstruksi menjadi hukum, bagaimana dan darimana, itu bisa dilacak dan sudah ada ilmunya,” kata Mahfud.

RADEN PUTRI TIM TEMPO

Pilihan Editor: Dewan Pers Segera Tindaklanjuti Permohanan Verifikasi Status Aiman Witjaksono sebagai Wartawan