TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya membantah tudingan dari perkumpulan yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI soal keterlibatan provokasi pemakzulan presiden Jokowi. Hal ini dia sampaikan usai kantor KontraS didemo oleh kelompok tersebut pada Senin siang.

"Kami dituding sebagai salah satu organisasi/pihak provokator isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Kami menilai bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan dan mempunyai dasar yang kuat," kata Dimas dalam keterangan resminya, Senin, 5 Februari 2024.

Dimas menjelaskan KontraS lewat kanal-kanal resminya tidak pernah menyerukan secara spesifik soal agenda impeachment terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia tetap menilai kualitas demokrasi di Indonesia menurun beberapa waktu terakhir sehingga mendorong presiden untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Narasi pemakzulan yang muncul di publik belakangan ini sangatlah wajar mengingat penyimpangan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Ide pemakzulan itu, jelas Dimas, bermula dari cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu. Hal iti terlihat sejak pencalonan anaknya menjadi calon wakil presiden melalui manuver di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pada pelanggaran etik, berpihak terhadap salah satu capres, hingga melakukan politisasi bantuan sosial (bansos).

Tak hanya itu, Dimas menyebut ada upaya untuk menekan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. "Berbagai tekanan-tekanan yang muncul kepada pihak-pihak yang dianggap 'berseberangan' dengan pemerintah jelang Pemilu 2024 merupakan upaya pelemahan dan cenderung memunculkan narasi antagonistik kepada elemen masyarakat sipil, tuturnya.

Dalam aksi unjuk rasa terhadap KontraS itu, Dimas menjelaskan bahwa setidaknya ada 50 demonstran yang terlibat dengan durasi sekitar 45 menit. Massa aksi, jelas Dimas, menuduh KontraS bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menciptakan kekacauan dan perpecahan karena menyuarakan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Pilihan Editor: Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi