5 Penyelenggara dan Pengamanan Pemilu di Depok Dirawat di RS Karena kelelahan

Minggu, 18 Februari 2024 12:40 WIB

Anggota KPPS dalam proses penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengungkapkan ada 5 petugas penyelenggara dan keamanan tempat pemungutan suara yang terpaksa dirawat di rumah sakit karena kelelahan.

Willi menjelaskan ke-5 petugas yang dirawat, yakni 2 anggota panitia pemungutan suara (PPS), dua anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan satu petugas keamanan tempat pemungutan suara.

"Mereka pada 14 Februari kemarin bekerja full sehingga jatuh sakit dan dirawat di RS," tutur Willi, Sabtu malam, 17 Februari 2024.

Willi mengaku belum menerima detail mengenai diagnosa dari RS, tetapi rata-rata mengeluhkan kelelahan, meski tidak sampai kondisi kritis.

"Keluhannya kelelahan dan pusing, tapi sudah ada yang boleh pulang dari RS dan ada yang baru masuk juga, tapi tidak sampai kondisi gawat," tegas Willi.

Advertising
Advertising

Ditanya terkait biaya pengobatan dan perawatan di RS, Willi mengatakan bahwa seluruh biaya dicover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Alhamdulillah tercover BPJS Kesehatan," tukas Willi.

Terpisah, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok tidak ditemukan petugas pemilu yang sakit serius.

"Cuma sakit biasa pegal-pegal, karena kurang tidur dan ISPA, karena ada riwayat sebelumnya," ungkap Idris.

Idris mengatakan, sebelumnya sempat ada isu petugas atau penyelenggara pemilu di Depok terkena Covid-19.

"Tapi alhamdulillah sudah dicek ternyata enggak, hnya kecapean," ucap Idris.

Semenyara itu, Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Arya Perdana mengaku tidak menerima laporan petugas yang mengalami sakit serius.

"Sakit ringan seperti flu dan kelelahan yang sejauh ini saya terima. Kalau yang sakit parah tidak ada," kata Arya.

Ia mencontohkan hari ini rekapitulasi tingkat PPK atau kecamatan Pancoran Mas yang baru besoknya dilaksanakan rekapitulasi.

"Karena kita ngumpulin kotak suaranya sampai terlalu malam. jadi karena mempertimbangkan kesehatan panitia KPPS supaya kejadian sakit dan meninggal itu tidak terjadi," papar Arya.

Ditanya terkait data Sirekap dan C1 berbeda, Arya menegaskan bahwa KPU Depok sudah melakukan penyesuaian, karena semua sudah melihat dan menyaksikan penandatanganan form C1.

"Intinya clear, itu ada masalah soal scan. sudah dihitung ulang dan mereka sudah menyatakan tidak masalah," jelas Arya.

Kapolres Metro Depok pun mengimbau jika ada pelanggaran sebaiknya langsung lapor ke Bawaslu dan KPU. sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau misalnya harus ke MK (Mahkamah Konstitusi), setelah penghitungan suara, ya tapi ini kan masih quick count, langsung lapor Bawaslu aja biar mereka segera tindaklanjuti atau tindakan pidana atau pelanggaran pemilu. jadi jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri," ucap Arya.

Pilihan Editor: Ratusan Petugas KPPS Kota Bekasi Jatuh Sakit Usai Pencoblosan, 3 Orang Dirawat di RS

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

6 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

6 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

2 hari lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

2 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya