TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji pengajuan Dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah untuk Kabupaten Kolaka Tahun 2021 segera disidang. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah menyerahkan tersangka M. Ardian Noervianto dan Laode M. Syukur Akbar bersamaan dengan barang bukti kepada tim jaksa.

"Untuk tersangka Laode M. Syukur Akbar, proses penyerahannya dilakukan di Lapas Kendari dan tersangka M. Ardian Noervianto dilakukan pemindahan tempat penahanan ke Lapas Salemba Jakarta," ujar Ali Fikri dalam keterangan resmi, Rabu, 21 Februari 2024.

Ali berkata tidak dilakukan penahanan untuk keduanya karena berstatus warga binaan yang masih menjalani masa pemidanaan dalam perkara sebelumnya. "Segera dilakukan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor oleh tim Jaksa dalam waktu 14 hari," ujarnya.

KPK telah mengumumkan penahanan terhadap bekas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto pada Februari 2022. Dia diduga terlibat dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengajuan Dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Kasus ini kemudian berkembang.

Selain Ardian, penetapan tersangka juga dilakukan terhadap dua orang lainnya, yaitu Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021-2026, Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur Akbar. Ardian telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider tiga bulan karena terbukti menerima suap dar Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur. Suap itu untuk pengurusan dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia juga dikenai membayar uang pengganti 131.000 dolar Singapura.

MUTIA YUANTISYA | MUH RAIHAN MUZAKKI

Pilihan Editor: KPK Tahan Bupati Muna Dalam Kasus Korupsi Dana PEN