Bantah Klaim Otorita IKN Pernah Adakan Sosialisasi, Warga Pemaluan: yang Ada Penetapan Sepihak

Rabu, 13 Maret 2024 16:19 WIB

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)

TEMPO.CO, Jakarta - Elisnawati, warga Pemaluan, Kalimantan Timur, membantah klaim Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mengadakan sosialisasi sebelum mengumumkan penggusuran 200 rumah warga pada 8 Maret 2024. Menurut dia, Otorita IKN tak pernah mengadakan sosialisasi, tetapi penetapan sepihak.

Elisnawati menuturkan, Badan Otorita memproyeksikan kawasan Pemaluan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Selain itu, di sana akan dibangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), jalan tol, pelebaran Sungai Pemaluan, hingga kawasan delineasi IKN.

"Memang Pemaluan itu adalah ring satu untuk pembangunan IKN," ujar Elisnawati saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 13 Maret 2024.

Elisnawati bercerita, Badan Otorita memang pernah memanggil sejumlah warga penghuni kawasan yang diproyeksikan menjadi ring satu IKN itu secara bertahap. Namun, menurut dia pemanggilan itu bukan merupakan sosialisasi karena hanya pemberitahuan kebijakan oleh Badan Otorita secara sepihak.

"Itu sudah kayak penetapan bahwa kawasan tempat tinggalmu atau lahan kebunmu itu sudah tidak bisa diganggu-ganggu," tutur Elisnawati.

Advertising
Advertising

Sepanjang proses pembangunan IKN, Elisnawati mengatakan Badan Otorita tidak pernah mengajak warga berdialog dalam menentukan sebuah kebijakan. Dalam sebuah pertemuan dengan warga, Badan Otorita langsung menentukan Pemaluan masuk dalam kawasan IKN.

"Tidak ada yang boleh tidak setuju. Kalau warga tidak setuju, itu mereka tidak ada pilihan. Mereka akan dihadapkan dengan pengadilan," kata Elisnawati.

Menurut Elisnawati, warga dipaksa menyetujui penggusuran lantaran dihadapkan dengan pengadilan. Padahal, sebagian besar warga Pemaluan belum paham hukum. Apalagi, di sana masih didiami masyarakat adat yang memiliki aturan sendiri. "Kalau ditodong dengan istilah nanti berhadapan sama pengadilan, mereka ciut," ujarnya.

Sebelum diundang Badan Otorita IKN untuk bertemu, Elisnawati mengatakan warga Pemaluan sudah dihebohkan dengan pemancangan patok di lahan mereka. Patok-patok itu tersebar di depan rumah, di bawah kebun, hingga di bawah kolok. "Itu yang saya tahu di Pemaluan. Mungkin di beberapa desa/kelurahan lain juga seperti itu," kata Elisnawati.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Polisi Kembali Tangkap 2 Tahanan yang Kabur dari Polsek Tanah Abang, Tersisa 1 Buronan

Berita terkait

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

16 jam lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

20 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

23 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

1 hari lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

1 hari lalu

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

OIKN akan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat Sepaku sekaligus mengecek sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

1 hari lalu

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelola operator Jalan Tol IKN akan ditentukan melalui tender.

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

1 hari lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

1 hari lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

1 hari lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya