TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut tujuh anggota non-aktif PPLN Kuala Lumpur, terdakwa dugaan pemalsuan daftar pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider pidana kurungan 3 bulan. Jaksa menilai semua terdakwa terbukti melawan hukum dalam memalsukan dan menambahkan atau mengurangi daftar pemilih pada Pemilu di Kuala Lumpur.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut terdakwa satu hingga enam dituntut pidana penjara selama 6 bulan, dengan ketentuan tidak perlu ditahan apabila mereka tidak mengulangi perbuatan atau melakukan tindak pidana lainnya selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani apabila yang bersangkutan dapat dalam masa percobaan selama satu tahun sejak putusan inkrah tidak mengulangi perbuatan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa malam, 19 Maret 2024.

Adapun khusus untuk terdakwa tujuh, yakni Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muchamad, dituntut pidana penjara 6 bulan dengan perintah penahanan rutan.

“Khusus terdakwa tujuh, Masduki, pidana penjara selama 6 bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tujuh dengan perintah agar dilakukan penahanan rutan,” ucap jaksa.

Tujuh anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur didakwa memalsukan data dan daftar pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, atas lobi partai politik. Mereka adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Keuangan Tita Octavia Cahya Rahayu, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Data dan Informasi Dicky Saputra, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi SDM Aprijon, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Sosialisasi Puji Sumarsono, Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Khalil, dan dan bekas Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Logistik Masduki Khamdan Muhammad.

Sebelum menyatakan tuntutan, Jaksa merinci ihwal perbuatan yang memberatkan hukuman terhadap tujuh terdakwa, yaitu PPLN tidak menyelenggarakan Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus Terdakwa VII, Masduki Khamdan Muhammad, Jaksa menyebut dia telah menyalahgunakan wewenang dalam merekrut petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih yang berdampak pada proses pencocokan data dari awal hingga akhir tidak maksimal. Selain itu, Jaksa juga menilai Masduki pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan.

“Tidak memenuhi panggilan penyidikan dan akhirnya ditetapkan sebagai DPO,” kata Jaksa.

Sementara itu, ihwal tuntutan yang meringankan tujuh terdakwa adalah perbuatan tindak pidana Pemilu yang dilakukan sejak awal hingga pemungutan suara telah dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Adapun, pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur telah terlaksana pada 10 Maret 2024.

Tak hanya itu, Jaksa juga menilai penonaktifan anggota PPLN dan sikap kooperatif dalam pemeriksaan hingga persidangan juga turut menjadi pertimbangan dalam meringankan tuntutan. “Tidak berbelit-belit,” kata Jaksa.

Selain itu, Jaksa menyebut status mahasiswa S-3 dari sebagian anggota nonaktif PPLN juga menjadi pertimbagan. Khusus Terdakwa II dan III, Jaksa menilai mereka memiliki tanggung jawab atas keluarga, anak, dan istri.

Para Terdakwa Sesali Perbuatan dan Tak Menyangka akan Diperkarakan

Tujuh terdakwa dugaan pemalsuan daftar pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, kompak mengatakan tidak mengetahui tindak dan tanduk mereka akan diperkarakan di meja hijau. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024, mereka menyesali, sebagian yang lain menerima sebagai takdir Tuhan.

Terdakwa VI, A. Khalil, mengatakan dirinya bergabung menjadi anggota PPLN ingin berbakti pada negara. Dia menyebut kalau pengabdiannya pada ujungnya tiba di pengadilan itu di luar pengetahuan.

“Sebagai penyelenggara mendedikasikan diri kepada negara. Ujungnya begini, saya menyesal,” kata Khalil saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum soal penyesalan kinerja PPLN berujung di pengadilan.

Senada dengan itu, Terdakwa IV Aprijon, menyebut sejak dilantik sebagai PPLN pada 2 Februari 2024, dirinya ingin mewakafkan diri untuk mengabdi pada negara. Dia menyebut tidak ada niat macam-macam ketika menjadi anggota panitia pemilih.

“Di luar kemampuan saya (sampai di persidangan,” kata Aprijon.

Pernyataan serupa muncul dari Terdakwa II, Tita Oktavia Cahya Rahayu, tak menyangka seluruh kelalaian dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola Pemilu di Kuala Lumpur berdampak fatal. Tita belasan situasi ini juga akibat dari kurangnya panitia memahami aturan yang ada.

“Saya menyesal, kurang pemahaman di awal,” kata Tita.

Sementara itu, Terdakwa V, Puji Sumarsono, gayung bersambut dengan para rekannya. Dia mengaku tidak menyangka tindak dan tanduknya selama menjadi PPLN akan diperkarakan di meja hijau. Meski demikian, dirinya tidak menyesali karena sudah ditakdirkan Tuhan.

“Semua ketetapan Allah,” kata Puji.

ANTARA

Pilihan Editor: Jaksa Tuntut 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dihukum 6 Bulan Penjara dan Denda Rp 10 Juta