TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengkaji pemberian sanksi bagi 33 perguruan tinggi di Indonesia yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program kerja paruh waktu (part-time) ferienjob berkedok magang mahasiswa di Jerman. “Kami sedang melakukan kajian (sanksi) ini. Ini terus kami koordinasikan dengan Kepala Bareskrim Polri, juga difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP),” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Abdul Haris di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024, seperti dikutip dari Antara.

Haris menegaskan bahwa ferienjob tidak memenuhi syarat yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan diperjelas melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Diktiristek tertanggal 27 Oktober 2023. Hal itu lantaran MBKM diklaim sebagai upaya Kemendikbudristek dalam menyediakan ruang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas, yang dapat memberi bekal skill dan peningkatan kompetensi.

Pembekalan keahlian dan peningkatan kompetensi tersebut akan bermanfaat bagi calon lulusan perguruan tinggi agar siap bekerja, khususnya membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan dihadapi di dunia industri, dunia usaha, dan masyarakat. “Jadi di situ jelas kata kuncinya, harus terdapat muatan peningkatan kompetensi dan pembelajaran,” ucap Abdul.

Di sisi lain, menurut dia, tidak ditemukan muatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi mahasiswa dalam ferienjob, sehingga Kemendikbudristek telah menegaskan kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai MBKM sejak Oktober tahun lalu. Kendati demikian, Abdul menyebut peristiwa TPPO berkedok magang tersebut akan menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. “Kami menilai ini sebagai lesson learned bagi kementerian untuk dapat memperketat dari sisi pengawasan dan kontrol. Saya sangat berharap supaya celah ini bisa ditutup dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Daftar Kampus yang Diduga Terlibat TPPO Ferienjob ke Jerman

Ada 39 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat mengirimkan sejumlah mahasiswanya dalam program magang mahasiswa ke Jerman pada 2023 sebagai berikut:

1. Universitas Binawan.

2. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Universitas Hasanuddin (Unhas).

4. Universitas Indonesia Timur (UIT).

5. Universitas Haluoleo (Uho).

6. Universitas PGRI Palembang.

7. Universitas Jambi (Unja).

8. UKI Jakarta.

9. Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Stikom Bali.

10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

11. Universitas Terbuka (UT).

12. Universitas Tadulako (Untad).

13. Universitas Fajar Makassar (Unifa).

14. Universitas Pelita Harapan (UPH).

15. Universitas Trisakti (Usakti).

16. Universitas Atma Jaya.

17. Universitas Bina Nusantara (Binus).

18. Institut Kesehatan (Inkes) Deli Husada.

19. Inkes Medistra.

20. Universitas Nias Raya (Uniraya).

21. Inkes Lubuk Pakam.

22. Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

23. Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.

24. Universitas Sebelas Maret (UNS).

25. Bright Education International Bandung.

26. Universitas Merdeka (Unmer) Madiun.

27. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Handayani.

28. Universitas Hindu Indonesia (Unhi).

29. Universitas Lampung (Unila).

30. UIN Salatiga.

31. Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).

32. Universitas Fajar (Unifa).

33. Universitas Katolik Parahyangan (Unpar).

34. Universitas Katolik Soegijapranata (Unika).

35. UKI Paulus.

36. Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

37. Universitas Muhammadiyah Buton.

38. Universitas Negeri Makassar (UNM).

39. Universitas Negeri Semarang (Unnes).

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Kejaksaan Agung Tetapkan Harvey Moeis Tersangka Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah dan Langsung Ditahan

REVISI: Berita ini telah diubah pada Rabu, 3 April 2024 untuk menghapus nama Universitas Sanata Dharma (USD) yang semula dimasukkan dalam 41 perguruan tinggi yang mengirim mahasiswanya untuk program ferienjob di Jerman.
USD telah mengirimkan surat hak jawabnya kepada Tempo, bahwa mereka tidak tidak menindaklanjuti penawaran kerjasama dari sebuah perusahaan tentang program tersebut karena tidak sesuai dengan visi dan misi Universitas Sanata Dharma. Dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki.