Pasukan Pengamanan Rapat Pleno KPU Penetapan Presiden Terpilih Dilarang Membawa Senjata atau sangkur

Rabu, 24 April 2024 13:16 WIB

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, mengimbau kepada personel pengamanan agar tidak membawa senjata api.

Imbauan ini ditujukan kepada 4.266 personil gabungan TNI-Polri yang mengamankan unjuk rasa di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. "Kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan tidak ada satu pun yang membawa senjata api maupun sangkur," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 April 2024.

Susatyo menyarankan agar Komandan Provost dan anak buahnya mengcek langsung anggota lainnya. Pengecekan itu bertujuan memastikan tidak ada anggota membawa senjata api dan sangkur. "Bertindaklah persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi," kata Susatyo.

Selain bertindak persuasif, dia mengatakan, anggota pengamanan harus memberikan pelayanan humanis serta melaksanakan tugas sesuai prosedur. "Tidak ada gerakan dan tindakan secara pribadi. Semua perintah dan kendali dari saya," ujar dia.

Dia menyatakan, jika ekskalasi massa yang berdemo ini memunculkan situasi bentrok saat berdemo, maka personel gabungan akan mengambil tindakan dengan mengimbau agar situasi unjuk rasa tetap kondusif. "Sekat dan imbau," kata dia, saat ditanya perihal langka pengamanan dalam situasi massa yang bentrok nanti.

Advertising
Advertising

Kapolres Jakarta Pusat itu mengatakan, penetapan presiden terpilih merupakan momentum dan sejarah dalam melaksanakan tugas. "Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional," tutur Susatyo kepada personil gabungan yang akan mengawasi demonstrasi di kantor KPU.

Dia mengimbau kepada masyarakat supaya berdoa untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Masyarakat tak boleh terpecah karena informasi bohong bersifat provokasi yang beredar luas. Masyarakat perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Mari kita berdoa mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bermartabat,” ucap dia.

Pengamanan aksi massa saat Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden ini, terdiri dari personil TNI-Polri, dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka akan mengamankan unjuk rasa berjalan aman.

Pilihan Editor: 4.266 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di KPU Amankan Penetapan Presiden Terpilih

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

7 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

7 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

9 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

11 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya