Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4.266 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di KPU Amankan Penetapan Presiden Terpilih

image-gnews
Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, dikawal 4.266 aparat keamanan. Mereka merupakan personel gabungan dari berbagai institusi.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, mengatakan personel gabungan itu akan mengamankan situasi unjuk rasa di seputar kantor KPU. "Personel gabungan TNI-Polri akan disiagakan dan ditempatkan di beberapa titik lintasan massa yang akan menyampaikan pendapatnya di kantor KPU RI," kata dia, melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 April 2024.

Pengamanan aksi massa saat Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden ini, terdiri dari personil TNI-Polri, dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka akan mengamankan unjuk rasa tersebut.

Kapolres Jakarta Pusat itu mengatakan, tak hanya pengamanan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Situasi pengamanan akan dilakukan dengan rekayasa lalu lintas. Pengaturan jalur lalu lintas kendaraan akan disesuaikan dengan situasi massa yang berunjuk rasa. "Jika ekskalasi meningkat, maka Jalan Iman Bonjol, depan kantor KPU RI kita tutup," ujar dia.

Selanjutnya, warga atau pengendara kendaraan roda dua dan roda empat, kata dia, harus mencari jalan alternatif menghindari kemacetan di Jalan Imam Bonjol. "Karena ada masyarakat akan menyampaikan pendapatnya di Kantor KPU RI," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengimbau kepada pedemo supaya memperhatikan hak masyarakat lain. Hak masyarakat itu berupa lalu lintas kendaraan di seputar tempat aksi. "Kami mengimbau, siapa saja akan menyampaikan pendapat di muka umum, seperti diatur undang-undang, pernyataan pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya," ujar dia.

Sehingga aturan dalam undang-undang memberikan persetujuan di muka umum, dia berujar, harap dipatuhi. Dia mengatakan, hindari keributan maupun benturan dengan pedemo lainnya. "Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan ketertiban," ucap dia.

Dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, seperti diberitakan sebelumnya, KPU akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, yang diundang adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, hingga dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta pimpinan partai politik.

Pilihan Editor: Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menparekraf Usul Tambah Jumlah Penerbangan ke Indonesia pada Kepemimpinan Prabowo Subianto

55 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan knalpot
Menparekraf Usul Tambah Jumlah Penerbangan ke Indonesia pada Kepemimpinan Prabowo Subianto

Menurut Menparekraf minat wisatawan mancanegara berkunjung ke destinasi wisata di Tanah Air semakin tinggi, sementara jumlah penerbangan terbatas


Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

1 jam lalu

Fauzi Baadila. Dok.TEMPO/Ramdani
Terpopuler Bisnis: Profil Fauzi Baadila Komisaris PT Pos Indonesia, Gangguan Sistem Layanan Penerbangan Maskapai AirAsia dan Citilink

Profil Fauzi Baadila yang menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND.


Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

10 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Soal Pelantikan Thomas Djiwandono dan Sudaryono Sebagai Wamen, Gibran: Percepat Proses Transisi

Gibran menanggapi soal dua orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai wakil menteri pada Kamis, 18 Juli 2024.


Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

11 jam lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

13 jam lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

14 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

Gibran Rakabuming melakukan blusukan menyasar berbagai lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.


Gerindra Dukung Mantan Aspri Prabowo Maju Pilkada Kota Bandung

16 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Dukung Mantan Aspri Prabowo Maju Pilkada Kota Bandung

Gerindra secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada mantan asisten pribadi Prabowo Subianto, Ridwan Dhani Wirianata di Pilkada Kota Bandung


Aktor dan Relawan Prabowo Fauzi Baadilla Jadi Komisaris PT Pos, Ini Profilnya

17 jam lalu

Fauzi Badilla.  ANTARA/Reno Esnir
Aktor dan Relawan Prabowo Fauzi Baadilla Jadi Komisaris PT Pos, Ini Profilnya

Aktor yang juga relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Fauzi Baadilla, diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Pos


Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

17 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terkini: Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, BI-Bank of Korea Kerja Sama QRIS Segera Bisa Dipakai di Korsel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

19 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.